PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pemerataan akses keuangan agar semakin banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah, memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya mesti punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik
Selain itu, meski akses layanan keuangan terus meningkat, masih ada kesenjangan di sejumlah daerah. Pelaku UMKM dan masyarakat kecil masih banyak kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan di angka 40,78 persen. Menurut Mahyeldi, angka tersebut perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.
“UMKM tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga keuangan diharapkan lebih aktif menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil,” ujar Mahyeldi saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3).
Di lain pihak, ia juga menyoroti masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, tetapi dengan bunga tinggi. Kondisi ini kerap membuat pelaku usaha terjebak utang. “Kami tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tuturnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput. Termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumbar.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Roni Nazra menyampaikan, literasi dan inklusi keuangan bagian penting dari pembangunan daerah. “Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan, memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur dan memberi dampak nyata.
Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan. “OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Roni. Pemprov Sumbar sendiri tahun ini menetapkan delapan program kerja TPKAD. yakni program Nagari Creative Hub, Program Ekosistem keuangan inklusif, Program Ikhtisar pesantren (Inklusi keuangan Terintegrasi Pada Pesantren), Program Kredit/ Pembiayaan melawan rentenir, Program Aksesku Merata, Program Galeri Investasi Pasar Modal, Satu Rekening satu pelajar, hingga PUJK Goes to Campus. Diharapkan program-program ini dapat menjawab berbagai isu strategis yang terjadi sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. (*)
