“Kami berharap Kementerian Agama dapat mempercepat seluruh proses administrasi sehingga pencairan tunjangan profesi guru madrasah bisa diselesaikan sebelum Lebaran,” ucapnya lagi.
Selain itu, Lisda juga mendorong agar Kementerian Agama memperkuat koordinasi dengan kantor wilayah serta pemerintah daerah guna memastikan proses verifikasi data dan pencairan dana berjalan lancar.
Ia menilai persoalan administrasi yang berbelit sering kali menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan tunjangan di berbagai daerah.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan, Lisda menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut agar hak para guru madrasah benar-benar terpenuhi.
“Kami di DPR RI tentu akan terus melakukan pengawasan. Jangan sampai para guru madrasah yang telah mengabdikan diri untuk pendidikan umat justru mengalami ketidakpastian dalam menerima haknya,” pungkasnya.
Lisda juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru madrasah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
Menurutnya, dengan kesejahteraan yang lebih baik, para guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendidik generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berilmu, berakhlak, dan berkarakter. (*)
