Di sisi lain, Ia juga mengingatkan, anggaran pembiayaan di Dinas Pariwisata itu sangat kecil. Kalau digunakan juga untuk TdS, itu sama dengan mementingkan yang tidak perlu dan tidak memberi kepada yang perlu.
“Asita juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, bahwa anggaran yang sangat penting dan diutamakan itu, baik pembenahan setelah Covid-19 maupun pembehanan internal dan promosi keluar, itu lebih penting daripada mengadakan TdS. Pembiayan cukup besar, pendapatan tidak begitu pengaruh,” kata dia.
Darmawi menyimpulkan, Asita melihat TdS Tahun 2023 belum urgen untuk dilaksanakan. Hal itu untuk memanfaatkan dan efisiensi dana APBD itu sendiri.
Ditambahkannya, pemda bisa melihat pada setiap iven TdS dari angka wisman yang masuk ke Sumbar. Dari kurang lebih 67 ribu wisman yang masuk pada 2018 maupun 2019, 60 persennya orang Malaysia bukan pelaku TdS. Sementara 15 persennya dari Australia, itu juga bukan pelaku TdS tapi surfing. Sisanya Jepang, Eropa dan segala macamnya itu, tidak banyak yang datang saat iven TdS.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang, terkecuali kondisi sudah benar-benar pulih, tidak apa-apa. Saya setuju diadakan,” kata dia.
Di samping itu, Pemerintah Sumbar saat ini juga sedang menghadapi “Visit Beautiful West Sumatra 2023” yang juga belum jelas program seperti apa dan anggaran dari mana.
