PADANG, HALUAN – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyoroti penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Wihaji menilai, keberhasilan aturan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan keluarga dalam mengawasi aktivitas digital anak.
“Dari keluargalah nilai perlindungan dan pengawasan pertama bagi anak terbentuk,” kata Wihaji, dalam keterangan yang diperoleh Haluan, Selasa (17/3/2026).
Wihaji mengatakan, pengalaman sejumlah negara, termasuk Australia, menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia anak untuk mengakses media sosial memang penting.
Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut masih dapat disiasati oleh anak-anak, misalnya dengan meminjam perangkat milik orangtua atau menggunakan identitas orang dewasa.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bergantung pada regulasi maupun teknologi semata, tetapi juga pada peran keluarga sebagai unit terkecil dalam negara.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin ketahanan keluarga terganggu oleh berbagai konten negatif di ruang digital. Melalui aturan turunan dari PP TUNAS yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, seluruh platform digital kini diwajibkan menyediakan mekanisme persetujuan orangtua serta fitur kontrol bagi anak.
Meski demikian, Wihaji menilai, teknologi tersebut hanya akan efektif apabila didukung oleh keterlibatan aktif orangtua dalam kehidupan digital anak.
“Namun demikian, teknologi ini hanya akan efektif jika didukung oleh keterlibatan aktif orangtua,” ujar dia. Oleh karenanya, pihaknya meminta peran aktif orangtua harus hadir dalam implementasinya. “Kami mengajak para orangtua untuk lebih hadir dalam kehidupan digital anak, mendampingi, mengawasi, sekaligus menjadi tempat pertama bagi anak untuk berbagi cerita,” ujar dia. (h/yes)
