HARIANHALUAN.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas mafia tanah di Pasaman Barat (Pasbar), Sumatra Barat (Sumbar).
Saat ini ada empat warga Nagari Muara Kiawai, Pasbar, yang menjadi korban dari praktek mafia tanah, sehingga harus mendekam di penjara.
“Empat orang rakyat dihukum selama 9 bulan penjara berdasarkan dokumen penggelapan tanah ulayat dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diduga tidak sah atau abal-abal,” ujar Arief Parhusip, Ketua DPP KNPI Bidang ATR/Pertanahan di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Arief mengatakan, Tim Hukum DPP KNPI sejak November 2020 mengadvokasi masyarakat korban kriminalisasi mafia tanah dan mafia hukum di Nagari Muara Kiawai, Pasbar. Mereka dilaporkan oleh PT Agrowiratama, karena berdemonstrasi damai tanpa merusak fasilitas kebun dan mencuri buah, serta menutup jalan perkebunan sampai hak plasma mereka dibayarkan.
Arief menegaskan, dengan banyaknya masyarakat biasa yang menjadi korban dari mafia tanah, maka pihaknya mendukung penuh genderang perang yang ditabuh oleh Presiden Joko Widodo untuk pemberantasan mafia tanah, dengan menunjuk Jenderal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima khusus untuk perang melawan mafia tanah dan mafia hukum.
Arief menegaskan, DPP KNPI siap menggerakkan Pemuda Indonesia untuk membantu Jenderal Hadi dalam memerangi mafia tanah di seluruh pelosok negeri. Saat ini, DPD KNPI tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah membentuk Posko Satgas Jubir Ganyang Mafia Tanah.
“Kami meminta Jenderal Hadi Tjahjanto untuk menentukan medan pertempuran utama ATR/BPN berperang melawan mafia tanah di Kabupaten Pasaman Barat,” ujarnya. (*)
