HARIANHALUAN.ID — Pupuk hingga saat ini masih menjadi pangkal persoalan berbagai masalah di sektor pertanian Sumatra Barat (Sumbar). Suplai pupuk bersubsidi yang tidak memadai dan distrubusi yang tidak tepat sasaran menjadi penyebab utamanya.
Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya mencari solusi terbaik. Namun, alih-alih meminta tambahan kuota pupuk bersubsidi, yang tiap tahun terus dikurangi, Gubernur Sumbar justru mengusulkan agar subsidi pupuk dihapuskan dan dialihkan menjadi subsidi hasil pertanian.
Hal ini terungkap saat pertemuan Mahyeldi dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bersama sejumlah gubernur lainnya, baru-baru ini.
Mahyeldi menyebut, usul tersebut dilatarbelakangi oleh sistem pengadaan pupuk bersubsidi, mulai dari distribusi hingga penyaluran kepada petani, yang tidak berjalan dengan baik. Padahal, anggaran pengadaan pupuk bersubsidi tidaklah sedikit, yang pada gilirannya membuat pemerintah pusat mau tak mau membatasi pasokan pupuk bersubsidi untuk daerah.
“Dari sejak pendistribusiannya saja sudah bermasalah. Pupuk itu kan dikirim dari Jawa. Sebelum sampai ke Sumbar, singgah dulu ke daerah-daerah tetangga. Ke Jambi, Bengkulu. Dan pupuknya sebagian tinggal di sana. Akhirnya yang sampai ke Sumbar tidak seberapa. Setelah itu, saat disalurkan ke petani, waktunya tidak tepat. Ketika pupuk datang, petani tidak sedang menanam. Pas sudah masuk musim tanam, pupuknya sudah tidak ada,” katanya, beberapa waktu yang lalu.
Oleh karena itulah, ia berpendapat anggaran pupuk bersubsidi lebih baik dialihkan untuk program yang lebih terjamin. Salah satunya melalui subsidi hasil pertanian, dimana pemerintah bisa membeli produk pertanian dengan harga di atas harga pasar.
“Daripada pupuknya yang disubsidi, mending hasilnya yang disubsidi. Petani pun kalau hasilnya yang dibeli dengan harga tinggi, pasti akan lebih bersemangat untuk menanam,” ujarnya.
