PERISTIWA

Ini Lima Dugaan Korupsi Dana Pembangunan dan Proyek yang Tengah Disidik Polda Sumbar!

2
×

Ini Lima Dugaan Korupsi Dana Pembangunan dan Proyek yang Tengah Disidik Polda Sumbar!

Sebarkan artikel ini
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan

HARIANHALUAN.ID – Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan sejauh ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melalui Subdit III Tipidkor, tengah menangani lima laporan pengaduan korupsi dana pembangunan dan proyek yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta Kabupaten Solok Selatan.

“Lima kasus korupsi yang tengah ditangani tersebut, di antaranya kasus korupsi pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan, kemudian empat kasus lainnya berkaitan dengan penyelewengan dana swakelola di Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ujarnya, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga  Kebakaran di Polresta Padang, Satu Ruangan Reskrim PPA Terbakar

Dwi menjelaskan, kasus korupsi pembangunan Masjid Agung telah dinyatakan menyebabkan total loss kerugian negara. Yang mana, artinya adalah semua anggaran negara yang digunakan dalam proyek tersebut dianggap tidak ada atau sia-sia.

“Sedangkan untuk kasus korupsi dan swakelola Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejauh ini kami masih berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Namun diperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah,” ucapnya.

Kabid menyebutkan, dari lima kasus korupsi yang tengah ditangani itu, pihaknya baru menetapkan satu tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Agung di Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan dan belum ada penetapan tersangka.

Baca Juga  Ada Posyandu Remaja, Inovasi Karang Taruna Komara di Desa Koto Marapak Pariaman

Meski mengaku tidak bisa membeberkan secara gamblang identitas tersangka maupun duduk perkara kasus korupsi yang tengah diproses demi kepentingan penyidikan, namun Kabid menegaskan, bahwasanya pihaknya terus berupaya untuk mempercepat proses penyidikan agar berkas kasus tersebut bisa dinyatakan P21 dan dilimpahkan kepada kejaksaan pada tahun ini.