PADANG, HALUAN—Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pengerukan sungai-sungai guna mengantisipasi banjir dan longsor di Sumatra Barat (Sumbar), yang telah menelan korban harta dan jiwa. Selain itu, mitigasi kebencanaan di Sumbar juga disorot lantaran belum berjalan maksimal.
Permintaan itu disampaikan Risma saat mendatangi langsung lokasi banjir dan tanah longsor di Nagari Pasia Laweh, Padang Pariaman pada Sabtu, (2/10). Bencana longsor di kawasan itu mengakibatkan dua rumah tertimbun, tujuh orang meninggal dunia, dan sejumlah korban luka-luka.
“Kedatangan kami dan rombongan, selain memberikan bantuan, kami ingin melihat secara langsung solusi dan hal-hal apa yang dapat diberikan pada korban peristiwa bencana ini,” ujar Risma saat meninjau lokasi longsor.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma memberikan bantuan logistik bencana berupa makanan siap saji, makanan anak, tenda gulung, dan kebutuhan lainnya dengan nilai Rp24.560.000. Selain itu, Kemensos juga memberikan santunan Rp105 juta bagi ahli waris dari tujuh anggota keluarga yang menjadi korban jiwa.
Turut hadir dalam peninjauan lokasi longsor tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, beserta jajaran masing-masing. Mahyeldi menyebutkan, Mensos memberikan arahan untuk dilakukan pengerukan di sungai-sungai, sebagai upaya mencegah potensi bencana banjir dan longsor ke depan.
“Sebagai bentuk penanganan bencana longsor, Mensos memberikan arahan agar sungai dilakukan pengerukan. Upaya-upaya pengendalian harus dilakukan, sehingga kejadian yang sama bisa dihindari ke depan,”
Mahyeldi
Gubernur Sumbar
Selian itu, Mahyeldi menambahkan, Mensos juga meminta dilakukan pembangunan tanggul di muara Sungai Ulakan, Padang Pariaman. Untuk itu Mahyeldi menyatakan, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman akan segera menindaklanjuti arahan tersebut.
“Sesuai arahan dan masukan buk menteri, kami bersama Pemkab Padang Pariaman akan melakukan pendataan warga yang terdampak. Termasuk juga soal pembangunan tanggul di muara Sungai Ulakan, akan segera kita tindak lanjuti melalui OPD terkait,” ujarnya lagi.
Mitigasi Masih Lemah
Sementara itu, Ahli Geologi Sumbar, Ade Edward berpendapat, mitigasi bencana alam di Sumbar masih perlu diperkuat, terutama pada aspek pengawasan yang masih belum berjalan optimal. Ia memisalkan pada proses pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum mendukung pencegahan dan pengendalian banjir.
“Mitigasi dalam bencana banjir dan longsor tidak banyak perkembangannya di Sumbar. Padahal banjir itu sudah dikenali dan biasanya terjadi di daerah yang sama. Begitu juga dengan longsor. Meskipun tidak bisa dideteksi kapan dan di mana longsor akan terjadi, tapi daerah rawannya sudah bisa dipetakan,” kata Ade Edward.
Menurut Ade, banjir disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan tata ruang, seperti pembangun rumah maupun bangunan-bangunan lain yang belum mempertimbangkan soal pembangunan atau penambahan drainase. Pertumbuhan kota atau pembangunan yang begitu cepat tidak diiringi dengan percepatan pembangunan pendukung seperti drainase.
“Mekanisme aturan yang ada itu sudah satu paket dengan mitigasi bencana. Tetapi aturan itu dalam implementasi dan pengawasannya tidak berjalan dengam baik,” ucap Ade lagi.
Pemerintah, kata Ade, mesti lebih selektif dalam mengeluarkan izin pembangunan. Jika suatu kawasan memang belum layak untuk dilakukan pembangunan, sebaiknya jangan dikeluarkan izin. Terlebih, izin tersebut diberikan kepada pengembang.
“Selama ini, banyak yang tidak memerhatikan bagaimana drainase dan daerah resapan. Begitu juga dengan pembangunan jalan yang tidak seimbang dengan pembangunan drainase. Mestinya saat jalan dibangun, drainase juga ditambah. Akibatnya, banjir akan cepat terjadi dan jalan yang sudah dibangun itu akan cepat hancur. Tentu ini pemborosan untuk keuangan daerah. Jadi, ke depan semua produk aturan itu harus diawasi, dan dalam impelementasinya harus ideal,” katanya.
Sungai Meluap
Berdasarkan laporan banjir dan longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar pada 29 September 2021, banjir di sejumlah wilayah disebabkan oleh debit air sungai yang meluap. Seperti banjir di Kota Solok, tepatnya di Biruhun Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, yang disebabkan peningkatan air sungai dari hulu dan hujan intesitas tinggi.
Data BPBD Kota Solok mencatat, dua kecamatan yang ada di kota tersebut terdampak oleh banjir tersebut. Total warga yang terdampak mencapai 99 kepala keluarga (kk) atau setidaknya 163 jiwa termasuk 1 balita. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Solok sudah melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Serta menyerahkan bantuan logistik kepada warga terdampak.
Banjir juga terjadi di Jorong Sungai Beremas, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Menurut Kalaksa BPBD Sumbar, Erman Rahman, curah hujan yang tinggi dan angin kencang menyebabkan air sungai meluap. Selain itu, angin juga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa jembatan sungai hingga putus.
“Pohon tumbang menimpa jembatan hingga ambruk dan terbawa arus sungai. Jembatan penghubung Muaro Tambangan, Koto Tangah, dan Sigalabur terputus dan tidak bisa diakses. kurang lebih 600 KK terkurung,” kata Erman Rahman.
Kemudian, banjir bandang akibat peningkatan debit air Sungai Batang Salisikan juga mengakibatkan sejumlah rumah dan badan jalan di Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, terendam. Terdapat tiga korong di Nagari Sungai Buluh Timur yaitu Korong Sikuliek, Kapalo Banda, dan Bukik Pagang. (h/sdq)
