PADANG, HALUAN—Pemerintah daerah (Pemda) di Sumbar diminta memperkuat early warning systems (EWS) atau peringatan dini jika sewaktu-waktu kembali terjadi lonjakan Covid-19 karena mutasi atau varian baru virus corona. Terlebih, daya lacak kontak erat kasus di Sumbar berjalan tidak optimal seiring melandainya kasus baru.
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Sumbar, Defriman Djafri mengatakan, di tengah menurunnya penyebaran kasus, Pemda dan masyarakat tidak boleh lengah. Sebab, mutasi dari SARS-CoV-2, seperti Varian Delta dan Varian Mu, masih menjadi ancaman.
“Dalam melonggarkan kebijakan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, pemerintah harus mencontoh kepada negara-negara lain yang sudah lebih dulu melakukan pelonggaran. Contoh Amerika Serikat yang sempat melonggarkan aktivitas, tapi kembali outbreak karena terjadinya klaster di sekolah,” kata Defriman.
Menurut Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM Unand) tersebut, lonjakan kasus yang sama juga berpotensi terjadi di Indonesia atau pun di Sumbar. Seperti ledakan kasus yang disebabkan varian delta yang masuk dalam kategori Variant of Conern (VOC) yang menyebabkan gelombang kedua pandemi di Indonesia beberapa waktu lalu.
Ancaman Varian Baru
Selain itu, sambung Defriman, juga ada ancaman dari varian Mu yang dinilai tidak mempan oleh vaksin berdasarkan kajian terbaru di Jepang atau memiliki resistensi terhadap vaksin. Data sementara, varian ini sudah terdeteksi di 39 negara.
“Sistem surveilance dan EWS mesti diperkuat. Pemda dan Satgas daerah harus melakukan pengujian atau pengurutan genom lewat pemeriksaan WGS, agar Pemda dan masyarakat tahu apakah varian-varian itu sudah masuk ke suatu daerah. Perlu pengecekan WGS ini dilakukan. Sebab, jika cepat diketahui, maka sistem pencegahannya juga akan cepat dilakukan,” ucapnya lagi.
Oleh karena itu, Defriman menilai, wacana peralihan pandemi ke endemi terlalu dini dilakukan. Selain WHO sebagai lembaga yang berwenang secara global belum memutuskan secara resmi pandemi berakhir, dan kondisi atau penyebaran kasus antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia masih berbeda.
“Peralihan status ini tidak bisa hanya dengan mempertimbangkan kondisi atau penyebaran kasus di satu daerah atau wilayah saja, harus dilihat secara komprehensif. Terlebih saat ini ada ancaman dari varian baru dan rencana pemerintah untuk membuka penerbangan domestik dan internasional juga punya potensi karena mobilitas meningkat,” katanya.
Selain itu, Defriman menambahkan, skenario kondisi darurat juga harus diperbaiki, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan oksigen, serta kesiapan nakes atau SDM. Pemerintah harus berkaca pada lonjakan kasus di Sumbar beberapa waktu lalu yang menyebabkan rumah sakit hampir penuh oleh pasien.
Rasio Lacak Masih Lemah
Dia menambahkan, transmisi yang sudah melandai harus disertai dengan cakupan vaksinasi, peningkatan testing dan tracing serta peningkatan kapasitas respons. Menurutnya, bila seluruh indikator tersebut dijalankan dengan baik, maka penanganan pandemi akan terkendali, dan kegiatan sosial-ekonomi juga bisa kembali dipacu.
“Selain PR yang mesti terus diturunkan dengan upaya yang dimulai dari hulu, juga harus ada peningkatan dalam tracing rasio. Sebab sepanjang pandemi, tracing rasio di Sumbar tidak pernah di atas lima persen, tertinggal dari Sumatra Utara dan Riau, apalagi dengan DKI Jakarta,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand (FK Unand), Dr. Andani Eka Putra, bahwa kondisi atau perkembangan pandemi di Sumbar dan Indonesia secara umum sudah menunjukkan perbaikan. Hampir semua indikator dalam pengendalian pandemi sudah membaik, kecuali tracing atau pelacakan kontak erat kasus.
Menurut Andani, dua hal yang perlu dikontrol dengan ketat agar potensi penyebaran virus, termasuk varian baru bisa ditekan, yaitu mengawasi akses pintu masuk Sumbar dari daerah lain. Kemudian, juga memastikan prokes tetap diterapkan dengan baik.
“Jika kondisi seperti ini bertahan lama, maka tidak akan lagi ada pembatasan-pembatasan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Aktivitas masyarakat sudah bisa diperlonggar, asal dengan prokes ketat dan sanksi bagi pelanggar prokes tetap harus diterapkan,” katanya menutup.
Sementara, itu jumlah kasus kumulatif positif Covid-19 di Sumbar hingga Minggu (3/10) sudah mencapai 89.392 kasus, dengan jumlah kasus aktif sebanyak 815 orang. Sedangkan jumlah pasien sembuh tercatat 86.450 orang dan kasus meninggal sebanyak 1.127 orang. (h/mg-rga).
