“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah pada tahun sebelumnya hanya 89.7 persen, meningkat menjadi 92,25 persen. Dengan kata lain 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ungkap Menkeu dalam sambutannya.
Lebih lanjut menurut Menkeu, dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponnya secara bertanggung jawab, meskipun dengan tugas, tanggung jawab, dan juga peran yang berbeda-beda.
Bahkan jika dilihat berdasarkan output dan outcome, Menkeu mengatakan bahwa terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia. “Pertama, negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan covid. Kedua, Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik. Ketiga yakni penggunaan instrumen yang relatif prudent ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat modes dibandingkan negara lain.
Ditambahkan Menkeu, banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih. Sementara defisit Indonesia tahun 2020 di 6 persen, kemudian ditahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.
“Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Akhirnya terlihat di dalam prestasi hari ini yang telah diperiksa oleh BPK, banyak sekali kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pungkas Menkeu. (*)
