Malaysia kemungkinan besar akan menyelenggarakan Pilihan Raya Umum (PRU) atau Pemilu ke-15 akhir tahun 2022 ini, lebih cepat dari jadwal semula bulan Juli 2023. Kapastian tentang PRU-15 akan diadakan dalam waktu dekat disampaikan oleh Perdana Menteri Ismail Yaakob dalam Majelis Pelancaran Jentera Pemuda BN (Barisan Nasional) di Stadion Titiwangsa hari Sabtu (17/9/2022), bahwa ia akan membubarkan Parlemen dalam waktu dekat. Pernyataan sama kembali ditegaskan PM sehari kemudian dalam kesempatan berbeda.
Dalam sistem politik Malaysia, pemilu diadakan paling lambat dua bulan setelah Pardana Menteri membubarkan Parlemen (Dewan Rakyat). Pembubaran parlermen hasil PRU-14 ini kemungkinan akan dilakukan PM Ismail Sabri selepas menyampaikan Anggaran Negara 2023 pada 7 Oktober depan.
Bagaimana peluang Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Barisan Nasional (BN) meraih kemenangan dan kembali menguasai pemerintahan Malaysia setelah kekalahan dari Pakatan Harapan (PH) dalam PRU-14 bulan Mei 2018?
Guna mengetahui perkembangan terbaru, selama tiga hari dari tanggal 15 sampai 17 September lalu penulis melakukan penelusuran dan berdiskusi dengan sejumlah ahli partai dan analis politik Malaysia. Di antaranya kami bertemu dan bertukar pikiran dengan Datok Dr. Ibrahim Yahaya, bekas Setia Usaha Akbar (Sekretaris Pers) mantan Timbalan Perdana Datok Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kini menjabat Presiden UMNO; analis politik dan Pengerusi Biro Politik Majelis Perunding Melayu (MPM) Shahbudin Embun; serta diskusi langsung dan/atau melalui media sosial dengan sejumlah tokoh dan analis politik lainnya. Kami juga memantau perkembangan dari berbagai berita media mainstream Malaysia seperti Utusan Malaysia dan Malaysia Kini dalam dua pekan terakhir.
Paling Teratur dan Dinamis
Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang melaksanakan pemilihan umum (di Malaysia disebut pilihan raya umum/PRU) secara teratur sejak 1955. Ada dua tingkatan PRU di Malaysia, yaitu PRU peringkat federal untuk memilih anggota parlemen (Dewan Rakyat) dan PRU peringkat negeri (negara bagian) untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN).
Sejak PRU ke-1 (1955) hingga PRU-13 (2013), pemilu di peringkat kerajaan federal selalu dimenangkan oleh UMNO dan koalisi BN. Pertama kali dalam sejarah Malaysia, UMNO dan BN mengalami kekalahan pada PRU-14 (2018), ditewaskan oleh koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim, Partai Bersatu pimpinan Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin, serta Partai DAP dan Amanah. Kekalahan UMNO pertama kalinya disebabkan merebaknya tuduhan korupsi atas PM Datok Najib Tun Razak yang waktu itu juga menjabat Presiden UMNO dan BN.
