HARIANHALUAN.id – PT PLN (Persero) akan memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp10 triliun di tahun 2023 untuk membangun infrastruktur listrik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sebab, PLN mendapat mandat untuk melistriki seluruh rakyat di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan saat ini rasio elektrifikasi PLN di Indonesia secara umum 97,4.persen. Dia menekankan, PLN sebagai BUMN tidak hanya memanfaatkan listrik sebagai komoditas tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Semua saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil berhak menikmati energi listrik. Ini harus segera diwujudkan dalam bentuk nyata. Untuk itulah PLN, atas arahan dan dukungan pemerintah, mendapatkan mandat bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap melistriki seluruh Nusantara,” kata Darmawan.
Ia menerangkan, penyediaan listrik untuk daerah 3T memang punya tantangan tersendiri. Sebab, infrastrukturnya belum memadai dan secara kalkulasi ekonomi cukup sulit.
Untuk itu, PLN akan memanfaatkan dukungan PMN dari pemerintah untuk mendorong proyek tersebut. PLN mengalokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT) dan Rp 4,5 triliun untuk distribusi listrik daerah 3T.
“Kami sudah petakan daerah-daerah mana yang belum teraliri listrik. Karena ada daerah yang benar-benar terisolir, strategi kita mencari sumber daya apa yang tersedia di daerah tersebut. Kita akan memanfaatkan hydro, panas bumi, angin, atau tenaga surya dari daerah setempat untuk menghasilkan listrik,” tambahnya.
