“Bapak/Ibu ini yang menjadi PR kita di Tanah Datar, karena masih banyak daerah-daerah yang rumah masyarakatnya belum memiliki sanitasi yang layak. Ini akan kita jadikan program prioritas, di samping anak-anak yang memang sudah stunting,” katanya.
Wabup menambahkan, selain lintas OPD pemerintah daerah juga terus berupaya melibatkan semua pihak yang diawali dengan semangat dan nilai–nilai gotong royong, serta kekeluargaan, tentunya dengan bersama ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, orang kampuang maupun orang rantau, semua dilibatkan untuk membantu program percepatan penurunan stunting ini.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat diskusi yang dilaksanakan saat ini untuk mengevaluasi kasus audit stunting di wilayah Sumatra Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar yang saat ini telah menjadi isu prioritas nasional dengan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Fatmawati mengatakan bahwa BKKBN Sumbar telah membentuk Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI) yang beranggotakan 1.000 orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Sumbar yang bertugas audit kasus stunting.
“Salah satu strategi yang dilakukan melalui percepatan penurunan stunting, dengan mencari penyebab terjadinya kasus stunting di tiap-tiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serup, untuk itu diharapkan keseriusan seluruh pihak mendukung kegitan tersebut,” ujarnya.
Hadir pada acara tersebut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatra Barat, Fatmawati, Kepala Dinas Kesehatan Yesrita, Kepala Dinas PMDPPKB Nopendril, Ketua GOW Tanah Datar, Petty Richi Aprian, tim pakar audit stunting, camat dan wali nagari. (*)
