“Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan,” ungkap Darmawan.
Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp2,5 triliun.
“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp25 juta per pelanggan,” pungkas Darmawan.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun memberikan apresiasi program listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dijalankan PLN.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan apresiasi atas komitmen PLN memanfaatkan dana PMN untuk menghadirkan listrik di wilayah 3T. Kolaborasi PLN, Pemerintah dan DPR melalui dana PMN ini membuat masyarakat di wilayah 3T kini bisa menikmati listrik.
“Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari pak Dirut PLN tentang PMN 2022, yang sudah dieksekusi dan sangat luar biasa,” ucapnya.
