Disampaikan Tony, KPR bersubsidi mempunyai tiga skema. Yang pertama, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk konsumen dengan penghasilan minimal Rp8 juta per bulan. Angsuran FLPP nominalnya selalu sama dari bulan pertama hingga akhir, misalnya dalam 15 tahun konsumen akan membayar angsuran Rp1,2 juta.
Skema kedua, BP2BT yaitu untuk konsumen wiraswasta dengan penghasilan antara Rp6-8 juta. Angsurannya bertahap, misalnya dalam kurun 1 hingga 5 tahun pertama ditentukan nominalnya, kemudian kurun 6-15 tahun konsumen membayar dengan nominal yang berbeda lagi.
Skema ketiga, Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diperuntukkan konsumen dengan memenuhi persyaratan yang ada, masyarakat khususnya ASN.
“Selama operasional ini, yang mengajukan KPR non-subsidi rata-rata di atas Rp500 juta. Kalau misal harga rumah sudah di atas Rp800 juta ada juga konsumen biasanya menggunakan cash bertahap. Biasanya mereka ini pengusaha, ini tergantung kesepakatan dengan developer juga. Kalau di Padang Rp500 juta, di luar Kota Padang Rp250-Rp300 juta,” tuturnya.
KPR subsidi dan non-subsidi, katanya, padan November ini sudah terealisasi sebanyak 103 unit. Hitungan per tahun, sudah terealisasi sebanyak 410 unit. (*)
