Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah terjadi beberapa waktu lalu, namun belum membuat jera. Ini terbukti masih banyak laporan dugaan korupsi di daerah.
HALUANNEWS, JAKARTA – Mayoritas OTT yang dilakukan KPK di daerah terjadi kepada kepala daerah Bupati/walikota. Hal tersebut diakui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.
Dia bercerita sempat merasa heran penyelenggara negara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu, mayoritas adalah pejabat daerah. Dia lantas mengonfirmasi hal tersebut kepada Deputi Penindakan KPK, Karyoto.
Berdasarkan informasi dari Deputi Penindakan, kata Nawawi, ternyata mayoritas laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK memang berasal dari daerah. KPK mengantongi banyak laporan dugaan korupsi yang didominasi proyek strategis di daerah.
Pengaduan masyarakat itu kemudian ditindaklanjuti dan diselidiki KPK hingga berujung pada OTT. Demikian dibeberkan Nawawi saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu 23 Maret 2022.
“Saya sempat tanya Deputi Penindakan KPK, kenapa seolah KPK hanya nangkapi bupati atau wali kota saja? Ternyata karena laporan pengaduan masyarakat begitu tingginya akhir-akhir ini memang banyak terkait itu. Utamanya dalam kaitan pengadaan proyek-proyek strategis di suatu daerah,” ujar Nawawi melalui keterangan resminya, dikutip dari Sindonews.com, Kamis (24/3/2022).
