Disebutkan, perekonomian Sumbar pada triwulan tiga Tahun 2022 berada pada angka 4,54 persen (yoy), melambat dibanding Triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 5,08 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi ini tercatat lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatra yang berada pada angka 4,71 persen (yoy), dan juga lebih rendah dibanding nasional sebesar 5,72 persen (yoy).
Kemudian terkait inflasi, Sumbar bertengger dalam tiga besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni, 8,01 persen. Tepatnya, Sumbar berada di posisi kedua setelah Jambi yang berada diangka 8,55 persen.
Berangkat dari sejumlah persoalan ini, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar berpandangan, salah satu strategi yang harus dijalankan untuk percepatan pembangunan daerah adalah, adanya sinergisitas dan kolaborasi yang konkret dengan pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah pusat.
“Namun berdasarkan informasi dan kondisi yang terjadi, selama ini kami menangkap pelaksanaan kegiatan pemprov cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hal ini tergambar saat kegiatan rapat-rapat koordinasi dengan bupati, wali kota, dimana seringkali yang hadir bukanlah kepala daerahnya,” ucapnya.
Hidayat menambahkan, bukan hanya dengan kabupaten/kota saja, tapi pihaknya membaca terjadi penurunan kualitas komunikasi Gubernur dengan pemerintah pusat. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang berpotensi bisa dibiayai APBN, tidak bisa didapatkan.
“Sebagai contoh, kita berbeda jauh dengan Provinsi Bali, dimana mereka bisa mendapatkan alokasi Rp2,5 triliun APBN untuk pembangunan pusat gedung kebudayaan bertaraf internasional. Pemerintah kita, nyatanya tidak mampu melakukan hal seperti itu,” tuturnya.
Sehubungan dengan ini, jumpa pers yang dilaksanakan oleh Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, Anggota Fraksi Gerindra Jasma Juni Dt Gadang, Jempol, Evi Yandri Rajo Budiman, Khairuddin Simanjuntak, Mesra, Muchlis Yusuf Abit, dan Yunisra Syahiran. (*)
