Selain itu, Australia juga mempercepat transisi energi bersih melalui beberapa peluang kerja sama. Misalnya dalam meningkatkan akses energi bersih melalui pembangunan infrastruktur hingga akses keuangan yang berkelanjutan.
“Kerja sama ini adalah tindaklanjut dari pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama memerangi perubahan iklim. Kedua pemimpin sepakat untuk mempercepat program transisi energi sekaligus mempertahankan dan meningkatkan keamanan energi” ujar Sam.
Sektor energi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan. Di mana 34% emisi gas rumah kaca saat ini berasal dari sektor energi. Oleh karena itu, transisi energi merupakan salah satu kunci untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun target program dekarbonisasi PLN sendiri akan mengurangi emisi GRK sebesar kurang lebih 1,05 miliar ton CO2 pada tahun 2060.
Sementara itu Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Evy Haryadi mengatakan, ada enam kompetensi utama yang diperlukan dalam mendukung program transisi energi, yaitu kompetensi mengenai Environmental Social Governance (ESG), low carbon technology, green business, hukum dan regulasi, digitalisasi dan cyber security serta carbon market dan renewable energy certificate (REC).
Salah satu implementasi peningkatan tersebut dilakukan melalui kerja sama Depertemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas kerja sama ekonomi, perdagangan dan pembangunan internasional termasuk program kemitraan untuk infrastruktur dan juga menyediakan jasa profesional dalam pengembangan pengkajian proyek pegelolaan manajemen perubahan iklim.
“PLN perlu menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya agar PLN tetap lincah terhadap perubahan, khususnya pada aspek perubahan iklim dan ESG. Maka kegiatan capacity building ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pencapaian target NZE pada 2060″, ujar Haryadi. (*)
