Badko HMI Sumbar juga menilai, mangkraknya pengerjaan proyek rumah sakit yang telah lama dinanti masyarakat Sijunjung itu, juga disebabkan oleh ketidak profesionalan Kelompok Kerja (Pokja) dalam memilih perusahaan pemenang tender, serta lemahnya pengawasan dari PPK, PPTK, serta KPA dalam mengawasi setiap tahapan pekerjaan proyek tersebut.
“Akibatnya, masyarakat yang seharusnya di tahun ini sudah bisa menikmati layanan dan fasilitas Rumah Sakit Pratama kini menjadi pupus harapan, bahkan proyek ini berpotensi hanya akan menambah beban APBD Kabupaten Sijunjung kedepannya,” ucap Budi, yang juga merupakan putra daerah Sijunjung ini.
Atas kondisi itu, sebut Budi, dirinya juga akan segera berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada KPK, Kejagung hingga ke Mabes Polri di Jakarta, agar dugaan korupsi dibalik mangkraknya proyek pembangunan RS Pratama Sijunjung ini bisa menjadi perhatian khusus oleh aparat penegak hukum di negeri ini.
“Badko HMI Sumatra Barat siap mengawal kasus ini sampai tuntas dan terang benderang. Ini merupakan komitmen Badko HMI Sumbar sebagai kader umat dan kader bangsa dalam upaya memberangus segala bentuk tindak pidana korupsi di ranah Minang,” tuturnya. (*)
