Hal yang utama dihadapi oleh pemerintah nagari adalah memberikan penjelasan kondisi keuangan nagari bersumber dari ADN yang terjadi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebutan lain di Padang Pariaman Badan Permusyawaratan Nagari atau Bamus Nagari sebagai mitra lembaga legislatif di nagari. Kondisi ADN ini merupakan dampak pengurangan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta perubahan regulasi penerimaan keuangan daerah oleh menteri keuangan republik Indonesia dan berlaku bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.
Dampak dari perubahan regulasi secara nasional ini apakah berdampak bagi seluruh daerah indonesia? Pertanyaan ini muncul bagi penulis dan seluruh wali nagari di kabupaten Padang Pariaman. Namun di luar dugaan, berdasarkan informasi para wali nagari di Sumatera Barat ternyata tidak semua daerah mengalami pengurangan anggaran ADN untuk pemerintahan nagari seperti yaang terjadi di Padang Pariaman.
Kabupaten Agam tahun 2023 ini untuk ADN Nagari justru mengalami kenaikan. Kok bisa ya? Ternyata kabupaten Agam memiliki pendapatan asli daerah mampu membuat surplus APBD-nya. Kabupaten Agam banyak memiliki potensi alam yang dikelola mampu menghasilkan PAD kuat untuk penyelenggaraan dan pembangunan secara mandiri. Belum lagi alokasi dana dari pemerintahan pusat.
Kembali ke penurunan, tidak hanya Kabupaten Padang Pariamana yang mengalami pemotongan ADN. Hal yang sama juga di alami oleh pemerintahan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut informasi dari wali Nagari di Pesisir Selatan, sebagai rekan satu profesi penulis mengalami hal yang sama dan lebih ekstrim sampai pengurangan pendapatan tetap wali nagari hingga keperangkat nagari.
Tentu dalam kondisi ini penulis juga sebagai penyelenggara pemerintahan nagari di padang pariaman, menyadari bahwa kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan. Hal tersebut menjadi perhatian kita bersama hingga pemahaman bersama dan kondisi yang sama. Perlu sebuah pemikiran bersama untuk mencari solusinya.
Mengingat di tengah kondisi yang minim juga ada kondisi yang plus. Di samping perubahan regulasi kemenkeu RI tentang kebijakan keuangan untuk daerah ada nama sumber dana alokasi umum (DAU) penggunaan yang di tentukan oleh pemerintahan pusat yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Dana ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
