HARIANHALUAN.ID- Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumbar konsen meningkatkan kapasitas calon legislatif (Caleg) perempuan yang akan maju pada Pileg mendatang, terutama yang ada di internal KPPI.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD KPPI Provinsi Sumbar, Armiati saat pertemuan bulanan KPPI yang dilaksanakan, di Kantor DPW PKS Sumbar, Kamis (26/1).
“Saat ini kami di KPPI fokus meningkatkan kapasitas Caleg perempuan, terutama yang ada di internal KPPI, agar program peningkatan kapasitas Caleg bisa berjalan optimal, kita akan bersinergi dengan sejumlah pihak dan juga OPD terkait di daerah,” ucapnya.
Armiati menambahkan, supaya keterwakilan 30 persen perempuan bisa terpenuhi, pengurus DPD KPPI juga aktif melakukan audiensi dengan pimpinan-pimpinan partai, dan meminta perempuan diprioritaskan untuk didukung maju di 2024, kemudian meminta perempuan diposisikan pada yang seharusnya, menjadikan perempuan sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek.
Ia menambahkan, DPD KPPI Sumbar juga mendorong empat daerah yang belum melaksanakan Muscab, yaitunya Padang Pariaman, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Mentawai agar menyegerakan membentuk kepengurusan KPPI.
“Kita berharap kawan-kawan di kabupaten/kota yang belum membentuk KPPI agar menyegerakan. Terutama untuk tiga daerah, yaitunya Padang Pariaman, Solok Selatan, dan Tanah Datar, kalau Mentawai kita mungkin bisa memaklumi, karena untuk partai pun di daerah itu masih ada yang tidak terlalu aktif,” ujarnya.
Armiati yang merupakan mantan anggota DPRD Sumbar periode 2014-2019 ini menyebut, KPPI Sumbar secara nasional termasuk yang terbaik dan mendapat apresiasi oleh KPPI pusat. Sebab itu ia berharap perempuan lintas partai yang ada di kabupaten/kota memiliki komitmen membentuk KPPI di daerah masing-masing, sehingga perjuangan perempuan di partai politik bisa didukung.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD KPPI Sumbar, Yeni S. Tanjung mengatakan, peningkatan kapasitas atau memberikan pendidikan politik untuk perempuan politik sangatlah penting. Hal ini agar perempuan menyadari kebijakan-kebijakan yang diambil partai atau pemangku kepentingan memang berpihak pada mereka.
Bendahara DPD KPPI Sumbar Marlina Suswati menambahkan, untuk meningkatkan kapasitas perempuan politik, KPPI memiliki program kerja akan mengadakan pelatihan-pelatihan atau memberikan pendididikan politik untuk perempuan, dimana dalam kegiatan ini juga akan diminta dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan.
“Banyak hal yang bisa kita laksanakan terkait pendidikan politik untuk perempuan ini, mulai dari mengajarkan public speaking, mengungkapkan isu, mengembangkan isu, menguasai audiens, dan sejumlah ilmu yang lainnya. Tujuan kita adalah, ketika perempuan memutuskan terjun ke politik, ia tidak lagi kagok saat bertemu dengan masyarakat,” tukasnya.
Sehubungan dengan ini, pertemuan bulanan yang dilaksanakan oleh KPPI Sumbar dihadiri Ketua, Armiati, Wakil Ketua Tasnidar, Sekretaris Nurhaida, Bendahara, Marlina Suswati, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yeni S Tanjung, dan sejumlah pengurus lainnya. (*)
