Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa meski penyelenggaraan program JKN saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek, tetap ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.
“Dari aspek kepesertaan, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini. Dampak DTKS ini besar sekali bagi masyarakat, sehingga perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benar-benar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program JKN ke depan, yaitu terkait peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau dan upaya mewujudkan UHC.
“Program JKN menjadi wujud konkrit transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saat ini adalah standarisasi pelayanan kesehatan, bukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Acara tersebut juga dihadiri narasumber ternama lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Segara Research,s Piter Abdullah, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timbul Siregar, Pengamat Jaminan Sosial, Chazali Situmorang dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yul Farianti. (*)
