PADANG, HARIANHALUAN.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemerintah Kota Padang menyasar program ASN Bersama Lindungi Anak (ASN berlian) ke OPD selingkungan Kota Padang, untuk edukasi bahaya dampak pernikahan dini.
Kepala DP3AP2KB Eri Sendjaya dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Suryani, S.Kom, M.M menyebutkan pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun atau pernikahan dini rentan menimbulkan kekerasan terhadap anak.
“Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang krusial dan semua lini wajib melakukan ini agar tidak terjadi kekerasan. Kita terus berusaha menurunkan angka kekerasan terhadap ini, agar tidak mendapat tekanan psikologis,” katanya.
ASN Berlian katanya, merupakan semacam program permodelan yang disasar langsung kepada ASN se Kota Padang. Semua ASN terjun langsung menjadi panutan bagi masyarakat dalam perlindungan terhadap anak.
“Selain itu, kita di setiap kesempatan mengedukasi masyarakat kita mengenai bahayanya dampak yang ditimbulkan pernikahan dini,” ujarnya.
Ia menyampaikan dampak yang terjadi akibat pernikahan dini salah satunya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak hanya itu, anak dengan usia di bawah 18 tahun cenderung belum kuat secara mental, dan belum stabil melakukan pernikahan.
“Dari sisi lain, secara ekonomi belum mapan. Pasangan dini ini terkadang banyak yang belum mempunya pekerjaan dan penghasilan tetap. Kebutuhan ekonomi setelah dan sebelum berumahtangga akan sangat berbeda, oleh karena itu perlu kematangan dan kemapanan pasangan agar tidak terjadi tekanan yang kemudian berujung KDRT,” ujarnya.
Suryani mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak, pihaknya selalu berusaha menyampaikan informasi secara langsung. Tidak hanya itu, pihaknya juga dibantu oleh aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat kepada 104 kelurahan di Kota Padang.
“Ada semacam pergerakan pemberdayaan yang terjadi di masyarakat. Aktivis ini membantu melaporkann setiap kejadian masyarakat dan apa yang harus dilakukan jika kedapatan kekerasan terhadap anak. Ini merupakan langkah awal penanganan dan akan ada penanganan lebih lanjut nantinya,” tutur Suryani.
Program tersebut, telah berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 49 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya, 2021 tercatat sebanyak 53 kasus kekerasan terhadap anak. (dar)
