Sebaliknya kabupaten Agam salah satu kabupaten yang berbanding terbalik dari kabupaten pesisir selatan dan padang pariaman yang tidak ada pengurangan terhadap alokasi anggaran nagari untuk pemerintahan nagari malah mengalami peningkatan, tentu ini juga bisa kita berikan apresiasi bahwa pemerintahan agam mampu memanajemen keuangan daerah melalaui pendapatan asli daerah sebagai kekuatan dalam meningkatan kemapuan keuangan pemerintahan selain yang bersumber dari DTU dari pemerintah pusat. Namun pemkab agam dalam kondisi ini tentu harus mampu membaca menajemen keuangan dan kemapuan daerah dimana kondisi di beberapa kabupaten lain mengalami penurunan untuk tahun ini.
Tentu, dalam menghadapi kondisi keuangan ini, di harapakan setiap daerah melalui pengambil kebijakan gubenur, bupati dan wali nagari harus bersinerji, kolaborasi serta singkronisasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam memajukan daerah menuju mandiri, tentu dalam mencapai hal tersebut perlu sosok yang betul mempunyai kinerja yang baik, tanpa harus melihat dan memandang jabatan. Selain itu kepala daerah harus mampu mengevaluasi kinerja OPD yang ada apakah mereka memilik kompetensi dalam menganalisis sebuah kebijakan, serta menempatkan sesuai dengan bidang keilmuanya, begitunya pemerintahan nagari melalui sosok kepemimpinan seorang wali nagari juga harus mampu membaca dan melihat potensi wilayah nagarinya yang ada dan paham dengan karakter masyarakat di nagari, harus mampu berkolaborasi dan berinovasi dari berbagai bidang, tidak hanya segi pembangunan fisik saja sebagai keinginan terhadap sekelompok masyarakat tentu harus mampu memberikan manfaat untu masyarakat dan nagari.
Menjalankan pemerintahan nagari tidak semudah yang dibayangkan oleh segelintiran orang. Selain berhadapan lansung dengan masyarakat bawah juga harus mampu memetakan keadaan sosial, budaya dan kearafian lokal masyarakatnya, karena masyarakat nagari hari ini sangat kritis. Jika dalam salah salah menentukan kebijakan, kritikanpun tak segan segan lansung ketelinga para pemimpinya. Tentu perlu sosok seorang visioner dan komunikatif dalam menjalankan pemerintahan nagari. Tugas dan tanggung jawab moral dan mental sangat di uji di pemerintahan nagari di banding menjadi pemimpin sekelas gubenur dan bupati.
Kenapa tidak program pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten muara akhinya ada di pemerintahan nagari atau desa. Sudah selayaknya dan sewajarnya pemerintah diatasnya memberikan kesejahteraan dan perhatian untuk para pemerintahan di nagari, yang mana hari ini berkerja keseharian nya diatas sedikit para relawan. (*)
