Hasil pertanian di Tanah Datar tentunya harus memiliki hilirisasi atau strategi meningkatkan nilai tambah komoditas dan juga strategi pemasaran yang baik, sehingga masyarakat tidak sulit memasarkan hasil panennya. “Saat itu, saya mengapresiasi perhatian pemkab terhadap sektor pertanian melalui empat progul, yakni bajak sawah gratis, meningkatkan asuransi tani, meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dan perbaikan irigasi,” ujarnya.
Wamentan juga pernah mengunjungi Kota Pariaman, pada November 2022 lalu. Wamentan melihat kawasan yang akan dijadikan food estate mini oleh Pemko Pariaman di Desa Batang Tajongkek, dan peninjauan lokasi RPH di Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan.
Saat itu, Wamentan berdialog dengan para petani untuk menampung aspirasi petani Kota Pariaman. Petani menanyakan permasalahan yang dihadapinya terkait pupuk, alsintan, bantuan bibit kelapa kopyor, dan kemudahan ketika membeli BBM bersubsidi. Terkait pupuk, Wamen menjelaskan beberapa program untuk mengatasinya, antara lain melalui PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company).
“Terkait alsintan, Kementan selalu memberikan bantuan alsintan kepada petani, namun yang paling penting adalah bagaimana menggunakan alat ini, sehingga membantu meningkatkan hasil pertanian, serta menjaga alat ini agar selalu bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujar Harvick.
Dan, Wabup Sijunjung pun sudah berkunjung ke sini (rumah dinas Wamentan-red). Wabup Iraddatillah dalam kesempatan itu menyampaikan tujuan audiensinya adalah dalam rangka mencari peluang kegiatan dan pendanaan APBN ke Kementerian Pertanian RI. Adapun usulan dalam audiensi itu untuk jaringan irigasi tersier Tahun Anggaran 2023, serta bantuan alat dan mesin pertanian Tahun Anggaran 2023.
Selain itu, mengajukan proposal Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) seluas 3.700 hektare, pengembangan jagung seluas 919 hektare dan pengembangan kawasan ternak kambing. Wamentan mengapresiasi atas audiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sebagai bentuk harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kita memang harus harmonis dengan daerah, sebab pembangunan pertanian memang bertumpu di daerah. Termasuk Sumatra Barat,” ujar Harvick yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi dan Kerukunan Antar Suku (FK2AS) periode 2022–2027.
