“Kami integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur,” tambah Darmawan.
PLN juga mengubah paradigma sistem pengendalian pasokan batu bara dari yang awalnya fokus pada titik bongkar Estimated Time of Arrival (ETA) menjadi berfokus pada titik muat atau loading. Mekanisme early warning system juga dibangun, sehingga risiko keterlambatan pengiriman pasokan batu bara dapat diminimalisir.
“Dengan sistem seperti ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batu bara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini. Bahkan setiap pergerakan pasokan energi primer dapat termonitor secara digital,” tutur Darmawan.
Dengan pembenahan tersebut, kini pembangkit batu bara sebagai first line of defence punya stok yang bahkan di atas titik aman, yaitu sudah berada di atas 20 HOP. Selain itu, cadangan gas dan cadangan BBM sebagai second line dan third line of defence juga dipastikan aman, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan.
“Jika kita bandingkan dengan Pakistan. Di sana stok energi primer pembangkitnya yaitu gas sangat terbatas. Ditambah Pakistan sedang mengalami tekanan ekonomi, sedangkan energi primernya didominasi impor tanpa kesiapan pasokan, tidak ada kontrak jangka panjang, maka stok pun semakin terbatas. Ketika ada fluktuasi demand listrik, maka pasokan kelistrikan akan down dan tidak mampu recover karena tidak cukupnya stok energi primer,” jelas Darmawan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan DPR mendukung penuh langkah PLN dalam menjalankan program strategis yang direncanakan sehingga bisa memberikan kontribusi tambahan bagi negara dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini juga mampu meminimalisir risiko gangguan listrik dan menjamin pasokan listrik andal bagi masyarakat.
