“Nanti setelah panggilan ketiga baru bikin surat resmi ke BPK. Banyak aset di Sumbar itu dikelola asal-asalan, sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah sebagai pemilik aset. Kita dalami itu kenapa dulu bisa terjadi? Apakah ada unsur-unsur lain, apakah ada permainan atau kesengajaan atau kelalaian. Itu yang ingin kita dalami,” ujarnya.
Terpisah, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menanggapi hal tersebut, pihaknya akan membahas dan akan melakukan rapat dengan OPD. Kemudian berangkat dari pada komitmen sebelumnya, dan justru tahun ini ada peningkatan dibanding tahun lalu. Oleh karena itu, tentu yang peningkatan pendapatan adalah keinginan bersama.
“Makanya kita rekomendasi DPRD untuk mengoptimalkan aset-aset daerah, sehingga bernilai ekonomi. Sesuai amanat itu, kita bergerak untuk mengoptimalkan aset ini dengan mengajak pihak ketiga, investor baik dalam maupun luar negeri. Jadi untuk pembahasan dengan OPD,” ucapnya. (*)
