Sebelumnya, pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan mulai dari sebelum Ramadan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan regulasi mengenai penyaluran bantuan sosial pangan, yang sasaran utamanya adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyebut, pihaknya hanya menyediakan data penerima, karena anggaran berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Oleh karena kuasa pengguna anggaran (KPA) ada di Kemenkeu, saya hanya menyerahkan datanya saja,” kata Risma.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan pangan ditujukan untuk menekan dampak kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Risma juga menambahkan, selama periode Januari-Maret 2023 pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT atau kartu sembako.
Di lain pihak, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu penyesuaian data penerima sebelum mengalokasikan dana bansos pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan. “Sekarang sudah ada data yang baru dan berbeda dari data lama,” katanya.
Kendati demikian, dirinya berharap penyaluran bansos pangan tersebut bisa segera dilaksanakan pada Maret 2023. Pasalnya, untuk beras yang akan diberikan sudah tersedia di Perum Bulog. Adapun bansos pangan yang diberikan menjelang Ramadan tahun ini rencananya meliputi beras, telur dan daging ayam.
Isa menjelaskan, daftar penerima bansos berada di Kemensos, sehingga Kemenkeu dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan.
Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui, sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu. Selain data penerima, Kemenkeu juga sedang memastikan besaran harga beras yang menjadi patokan terlebih dahulu. (*)
