HARIANHALUAN.id – Menyikapi potensi inflasi tinggi pada bulan Ramadan 1444 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah merealisasikan sejumlah langkah. Langkah tersebut antara lain, memastikan distribusi bahan pangan lancar dari produsen hingga ke pasar. Kemudian membentuk kerja sama untuk pemenuhan bahan pangan antar kabupaten/kota.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah usai Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di GOR Haji Agus Salim, Padang, Sabtu (11/3) mengatakan, pengamanan jalur distribusi pangan dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Tujuannya, jika terjadi musibah yang menghambat akses jalan, bisa ditangani dengan cepat.
“Nanti Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait bertugas memastikan keamanan jalur distribusi pangan. Kalau sewaktu-waktu longsor dalam waktu cepat ditangani agar transportasi angkutan pangan tidak terkendala,” ucapnya.
Mahyeldi menjelaskan, kerja sama antar kabupaten/kota penghasil pangan dan konsumen pangan juga dilakukan. Diantaranya Kabupaten Tanah Datar dengan Kepulauan Mentawai. Lalu rencananya Kabupaten Solok dengan Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
“Sinergi antar kabupaten/kota menjadi penting. Kabupaten yang banyak produksi bekerjasama dengan yang banyak mengkonsumsi. Tanah Datar kerja sama dengan Kepulauan Mentawai misalnya. Bahkan untuk distribusi pangan dari dan ke Mentawai juga dibantu subsidi biaya transportasinya dari Badan Pangan Nasional,” ujar Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Endang Kurnia Saputra merinci, GNPIP Sumbar tahun 2023 dilakukan dengan semangat sinergi dan kolaborasi. Terdapat empat program utama, pertama Gerakan Sumbar Gempur Inflasi.
“Gerakan ini direalisasikan melalui Gerakan inisiatif Komunitas Peduli Inflasi, Komunitas Milenial Peduli Inflasi, dan Sekolah Peduli Inflasi,” kata Endang.
Endang menambahkan, program kedua yakni sinergi penguatan distribusi melalui kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota. Ketiga adalah sinergi pelaksanaan pasar murah melalui BI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumbar. Keempat adalah Pertanian Sumbar Naik Kelas melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian dan sarana produksi kepada kelompok tani.
“Perkembangan harga pada Februari lalu, inflasi tahunan Sumbar mencapai 6,87 persen (year on year) masih menempatkan Sumbar pada peringkat tertinggi pada skala nasional. Di sinilah perlunya GNPIP benar-benar dilaksanakan agar inflasi kita stabil. Ibaratnya tensi manusia, kalau tensi tinggi sakit. Begitupula saat tensi rendah, maka harus di angka yang stabil,” ujar Endang.
Menurut Endang, jelang dan saat Ramadan yang penting dilakukan yakni memantau kecukupan dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Kemudian gencar melakukan pasar murah sebagai upaya meredam inflasi. (win)
