“Beberapa program sudah disusun, seperti bantuan seragam, bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan bibit, Jamkesda, bantuan lansia dan masih banyak lainnya. Sudah banyak bantuan yang disampaikan,” ujarnya.
Dengan itu, Wakil Bupati Solok Selatan itu juga menginstruksikan kepada jorong dan nagari untuk terus memberikan perhatian lebih kepada masyarakatnya.
“Jangan hanya sampaikan data kalau tidak ada solusi. Nagari, jorong diharapkan agar bekerja secara teliti dan berinovasi masing-masing untuk penanganannya. Kami tidak ingin ada masyarakat yang miskin tapi malah tidak tahu,” katanya mengharapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hajrul Azmi Basyir juga menjelaskan, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan, minuman, sanitasi, tempat tinggal dan pendapatan penduduk Rp10.739 per kapita per hari.
“Rangkuman dari survei BPS di Sumatra Barat mengalami penurunan sebesar 0,91persen pada Maret 2021 menjadi 0,77 persen Maret 2022. Dari 19 kabupaten/kota, hanya 11 kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan esktremnya dari 2021 ke 2022. Kabupaten Solok Selatan salah satu daerah yang turun kemiskinan ekstrimnya,” ujarnya.
Saat ini, kata Hajrul Azmi Basyir, sudah terdapat 6.000 penduduk yang masuk dalam PKH. Untuk itu, diperlukan sharing keterpaduan data dan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten untuk intervensi pemberian manfaat tersebut. (*)
