Dr. Nora Eka Putri S.IP, M.Si berfoto dengan tim penguji dan keluarga usai mengikuti sidang promosi Doktor DI sekolah Pasca Sarjana Unand Selasa (4/4). Nora berhasil lulus dengan predikat Cumlaude
PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sekretaris Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP), Nora Eka Putri resmi menyandang gelar Doktor Politik Kebijakan pada program doktor studi pembangunan Universitas Andalas.
Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara FIS UNP itu menulis disertasi berjudul “Politik Kebijakan Pengadaan Tanah : Proses Pengambilan Keputusan Hybrid Policy Model Pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Sumatra Barat”
Disertasi itu berhasil dipertahankan Nora dihadapan 7 orang dewan penguji pada ujian terbuka sidang promosi Doktor Studi Pembangunan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas yang digelar Selasa (4/4).
Nora dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude atau dengan pujian oleh dewan penguji yang terdiri dari Prof, Dr, rez, soz, Nusyirwan Effendi, Prof Dr, Ir Rudi Febriamansyah M.Sc. Prof Dr, Ir, Melinda Noer, M.Sc. Yossyafra, ST, M, Eng, Sc, Ph,D. Prof, Dr, Kurnia Warman SH, M.Hum. Ir, Akhmad Suraji, Ph, D, serta Prof, Dr, Karim Suryadi, M, Si.
Dalam ringkasan disertasinya yang diterima Haluan, Nora menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol di Indonesia, terutama jalan tol seksi Sicincin-Padang di Sumatra Barat masih belum optimal.
Hal itu disebabkan karena masih adanya permasalahan seperti penolakan nilai ganti kerugian, sengketa tanah hlayat, masalah trase jalan, hingga permasalahan administrasi pengadaan tanah yang disebabkan masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
Pengukuran indeks resiko sosial pengadaan tanah jalan tol seksi Sicincin-Padang pun, menurut Nora terkategori sedang hingga rendah. Terutama dalam faktor pemindahan asset dan implementasi regulasi.
“Akar dari permasalahan ini adalah akibat dari terbatasnya partisipasi masyarakat terdampak dalam setiap tahap pengadaan tanah, terutama pada tahap perencanaan pembangunan jalan tol,” tulis Nora yang semasa kuliah dikenal sebagai Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
Hasil penelitian Nora mengungkapkan, agar tidak menimbulkan konflik sosial dan agraria berkepanjangan, proses pengadaan jalan tol oleh pemerintah perlu melibatkan partisipasi masyarakat terdampak secara luas (Hybrid Policy).
Sebab menurut Nora, apabila suatu proses pembangunan dijalankan pemerintah tanpa menerapkan prinsip Hybrid Policy, tujuan pembangunan yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mustahil bisa tercapai.
Dalam disertasi itu Nora menerangkan,
penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab empat pertanyaan mendasar terkait dengan fenomena pengadaan jalan tol Sicincin-Padang yang diketahui menjadi salah satu ruas jalan tol dengan pengerjaan terlama di Indonesia ini.
Diantaranya adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Indonesia khususnya Sumbar. Serta mendeskripsikan analisis risiko sosial dan potensi manfaat sosial pengadaan tanah pembangunan jalan tol.
“Kemudian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh budaya masyarakat, political will (kemauan politik), land governance (tata kelola lahan) terhadap kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat,” tulisnya.
Melalui penelitian itu, Nora juga merumuskan Hybrid Policy model yang tepat pada proses pengambilan keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.
” Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari informan dan responden yang relevan, yakninya 325 orang masyarakat terdampak. Sementara analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang saling menguatkan satu sama lainnya,” terang Nora. (fzi)
