HARIANHALUAN.ID – Rapat Koordinasi (Rakor) pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dibuka oleh Wakil Bupati Pasbar Risnawanto di aula kantor bupati setempat, Kamis (27/4).
Rakor tersebut untuk menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah.
Rakor tersebut melibatkan Badan Pusat statistik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, camat wali nagari dan pihak terkait lainnya.
Menurut Wakil Bupati Risnawanto finalisasi hasil pendataan Regsosek akan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (FKP). Dalam FKP akan dilakukan validasi silang antara hasil pengolahan dengan informasi dari masyarakat untuk kemudian diputuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
Kegiatan FKP dipandu oleh wali nagari sebagai fasilitator dibantu oleh dua asisten fasilitator dan administrator yang dilakukan dari nagari ke nagari di wilayah tugasnya.
“Perlu ditegaskan, bahwa Rapat Koordinasi FKP Regsosek yang ditujukan untuk seluruh Wali Nagari (Fasilitator) Kabupaten Pasaman Barat yang akan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada hari ini ini tidak dapat diwakilkan, dan sebelum pelaksanaan Rakor, diharapkan seluruh Wali Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang ditunjuk sebagai Fasilitator Kegiatan FKP Regsosek untuk mengisi biodata melalui tautan yang telah disediakan oleh BPS,” kata Risnawanto.
Ia menambahkan saat pelaksanaan FKP, peserta FKP diminta memeriksa kelompok kesejahteraan seperti sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin, hasil pendataan awal Regsosek 2022.
Pada tahap berikutnya, rekomendasi perubahan kelompok kesejahteraan akan didiskusikan dalam forum sehingga diperoleh data Regsosek hasil FKP sesuai kesepakatan bersama.
Selain itu, FKP dapat membangun kesadaran komunikasi yang baik antara BPS dan masyarakat, bahwa informasi, kehadiran, klarifikasi, konfirmasi dan pernyataan legitimasi yang disampaikan murni untuk kepentingan masyarakat yang didata.
Penguatan kesadaran ini harus diciptakan sejak awal, sebelum aktivitas FKP dimulai dalam berbagai forum resminya. Tata kelola dan perencanaan FKP pada semua tahapan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam menyodorkan data Regsosek yang akurat dan valid.
“Perlu saya tekankan disini bahwa FKP harus dituntaskan dan diselesaikan bersama. Pelaksanaan FKP per Nagari harus berjalan dan tuntas sesuai jadwal. FKP diharapkan menghasilkan data berkualitas, peserta yang berintegritas, jujur, dan mengutamakan kebenaran diatas kepentingan pribadi atau golongan. Kolaborasi kebersamaan,” katanya. (*)
