PADANG, HALUAN—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), atas capaiannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Meski demikian, Gubernur tetap mengingatkan pentingnya penguatan SDM di sektor keuangan.
Mahyeldi mengatakan, penghargaan dari Kemenkeu tersebut merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, Pemprov Sumbar mampu mempertahankan WTP selama lima tahun berturut-turut.
“Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan, kembali memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian opini WTP selama 5 tahun berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK. Ini merupakan komitmen Pemda dan OPD dengan mengoptimalkan tindaklanjut terhadap evaluasi BPK,” ujar Mahyeldi, Senin (25/10).
Meski demikian, Mahyeldi menyatakan, tetap diperlukan peningkatan SDM, terutama ASN bidang keuangan, agar pelaporan bisa dilakukan sesuai aturan. Menurutnya, ASN juga harus memahami semua aturan terkait keuangan daerah, sehingga tidak ada yang ragu untuk melaksanakan kegiatan.
“Penguatan terhadap SDM keuangan bisa dilakukan lewat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, BPKP, hingga Perwakilan BPK,” tuturnya.
Mahyeldi menambahkan, penguatan juga perlu dilakukan bagi panitia pengadaan barang dan jasa, serta inspektur, sehingga keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, persoalan yang sering kali menjadi temuan adalah aset daerah. Oleh karena itu, mengoptimalkan aset juga bisa menjadi kunci.
“Apalagi saat ini juga ada pemeriksaan pendahuluan BPK. Walaupun belum semua tapi hasilnya bisa ditindaklanjuti segera,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat, Heru Pudyo Nugroho menyebutkan, penyerahan penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penghargaan Pemerintah RI yang diserahkan itu adalah atas capaian WTP LKPD 2020.
“Laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Capaian WTP ini merupakan prestasi yang membanggakan karena tetap dapat dicapai pada situasi pandemi Covid-19,” kata Heru saat menyerahkan plakat dan piagam kepada Gubernur Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Senin (25/10).
Kemudian, Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota dan Bupati se-Sumbar yang juga berhasil meraih opini WTP. Selain penyerahan penghargaan, juga dilaksanakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021.
Heru menyebutkan, hingga 2020, terdapat 17 Pemda di Sumbar yang telah berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut, dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD di tahun 2020. Dengan capaian ini, akan diserahkan penghargaan plakat kepada 17 Pemda dan Piagam kepada 19 Pemda tersebut.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK yang menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan BPK menunjukkan opini atau pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Penyerahan penghargaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021. Heru juga menyampaikan harapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021.
“Capaian WTP ini merupakan prestasi yang membanggakan dikarenakan dapat dicapai pada situasi pandemi COVID-19. Ke depannya capaian WTP yang telah diperoleh, diharapkan dapat berbanding lurus dengan indikator kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Heru.
Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Plakat kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 5 kali, 10 kali, dan 15 kali WTP berturut-turut hingga tahun 2020 dan Piagam kepada Pemerintah Daerah yang meraih WTP pada tahun 2020.
Sebagai informasi hingga tahun 2020, sekitar 17 pemerintah daerah di Sumbar yang telah berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut. Dan 19 Pemerintah daerah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD di tahun 2020. Dengan capaian ini, akan diserahkan penghargaan Plakat kepada 17 Pemda dan Piagam kepada 19 Pemda tersebut. (h/adp)
