“Perintahnya tegak lurus dengan perintah netralitas TNI-Polri yang telah disampaikan Presiden kepada Kapolri dan juga Panglima. Artinya sampai kepada Kapolda, Kapolres, Dandim, hingga ke bawah-bawahnya harus netral,” ucapnya.
Apabila di lapangan nantinya ditemukan indikasi keterlibatan anggota Polri aktif yang berani mencoba bermain-main dengan netralitas itu, kata Kapolda, maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dan tindakan tegas.
Apalagi sebutnya, payung hukum perintah dan pesan netralitas tersebut, telah berulang kali disampaikan secara tegas dan jelas kepada seluruh jajaran Polda Sumbar. Baik secara lisan, maupun tertulis.
“Artinya, pada tahun politik, seluruh jajaran TNI-Polri hingga tingkatan terbawah harus Clear dan Clean Netral secara sikap maupun tindakan,” tegasnya lagi.
Tangkal Hoaks dan Politik Identitas
Terpisah, Direktorat Intelkam Polda Sumbar juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) Bertajuk Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks dan Politik Identitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama pimpinan media yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di Daima Hotel, Kota Padang Rabu (3/5) kemarin.
Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol Sunarya didampingi Kasubdit Politik, AKBP Zulkafde, menyebut, kegiatan tersebut merupakan upaya pencerdasan bagi masyarakat. Termasuk media massa sebagai pilar demokrasi yang kelima.
