HARIANHALUAN.ID – Masyarakat pemilih Sumatra Barat (Sumbar), diminta untuk terus meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap seluruh proses dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sedang berjalan.
Pengawasan itu mulai dari proses seleksi rekrutmen panitia penyelenggara pemilu, sampai kepada hari pencoblosan di bilik suara pada April mendatang.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumbar, Febricki Saputra menyebutkan, peningkatan partisipasi aktif masyarakat tersebut merupakan suatu keharusan di tengah meningkatnya dinamika perpolitikan menjelang Pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang.
“Sumbar masuk dalam kategori sedang dalam indeks kerawanan Pemilu atau IKP 2024. Hal itu tidak terlepas dari tingginya kerawanan dan potensi kecurangan pemilu yang bisa terjadi,” ujarnya kepada Haluan, Selasa (23/5/2023).
Berkaca kepada pemilu sebelumnya, katanya, potensi pelanggaran pemilu yang cukup rawan terjadi di Sumbar diantaranya adalah netralitas ASN, TNI/Polri, politik uang, hingga kasus pidana penyelenggara pemilu.
Mengapa pengawasan ini menjadi sangat penting? Kabarnya ada komisioner yang diganti? Ada juga berafiliasi parpol oknum penyelenggara pemilu ini? Bagaimana tindakan Bawaslu dan KPU? Semua dibahas lebih mendalam di Koran Harian Haluan Edisi Rabu, 24 Mei 2023 dengan narasumber yang kompeten. Jadi jangan lupa untuk membaca selengkapnya di Koran Harian Haluan. (*)
