Lebih jauh, Fauzi Bahar meminta agar program pencegahan, rehabilitasi serta penanganan korban HIV dan LGBT ini, perlu dilakukan secara menyeluruh, serius serta didukung penuh pemerintah daerah dalam bentuk penganggaran.
“Penganggaran memang tidak otomatis langsung menghabiskan LGBT atau HIV, tapi hanya melalui dukungan anggaran lah program pencegahan, rehabilitasi maupun penanganan bisa dijalankan,” ucapnya.
Agar program pencegahan HIV serta perilaku LGBT ini bisa berjalan secara optimal dan serentak di seluruh daerah, kata Fauzi Bahar, kalau perlu Gubernur Sumbar harus mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh Bupati maupun Walikota.
“Nah, lalu ketika Gubernur, Bupati dan Wali Kota sudah menganggarkan secara khusus untuk program itu, anggota DPRD tentu juga harus mendukungnya dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Ia mengibaratkan, penularan penyakit HIV serta perilaku LGBT, hampir sama cepatnya dengan pembelahan sel diri yang dilakukan hewan Amoeba untuk berkembang biak.
Apalagi, hasil penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa seseorang yang telah pernah menjadi korban perilaku sodomi atau pelecehan seksual lainnya. Di kemudian hari akan berpotensi bertransformasi menjadi pelaku jika tidak tertangani dengan baik.
“Jadi kita perlu waspada, para LGBT ini pada awalnya adalah korban, lalu menjadi pelaku, jadi rantai penularan perilaku ini yang harus bisa kita amputasi,” jelasnya.
Ia menyebut, Pemerintah daerah mesti bergerak cepat untuk menyikapi fenomena ini. Sebab menurut dia, apalah artinya keberhasilan pembangunan jika, HIV dan LGBT tetap merajalela di Ranah Minang.
“Berhasil pun kita membangun gedung seratus lantai, jembatan dan jalan yang megah sekalipun, namun itu semua tidak ada artinya jika HIV dan LGBT telah menerkam dan melahap habis anak kemenakan kita,” pungkasnya. (fzi).
