Anggota DPRD Sumbar, Leli Arni dan Yunisha Syahiran berfoto bersama Peserta Studi Tiru Pelaku Ekraf Sumbar ke Provinsi Bali di desa adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Senin (5/6) kemarin. FAUZI
BALI, HARIANHALUAN.ID ——— Rombongan studi tiru pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya, berkunjung ke desa adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Senin (5/6).
Studi tiru pelaku Ekonomi kreatif tersebut, difasilitasi Dinas Pariwisata Sumbar serta terselenggara melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) dua orang Anggota DPRD Sumbar, yakninya Leli Arni, serta Yunisha Syahiran.
Kedatangan rombongan pelaku Ekraf Sumbar di desa adat berjuluk Desa Terbersih di dunia itu, dipimpin langsung Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar, Yuli Tri Susanti serta disambut oleh Tetua Adat Desa Penglipuran, Bali, Wayan Suupat.
Pada kesempatan itu, Wayan Suupat berbagi kiat mengenai strategi pengelolaan ekosistem pariwisata budaya berkelanjutan berwawasan lingkungan yang terlihat telah tertata dengan baik di Desa Adat Penglipuran.
“Visi desa adat Penglipuran adalah pariwisata berwawasan lingkungan di areal seluas 155 hektar yang terdiri dari tiga wilayah yaitu, utama mandala, madya mandala serta nista mandala,” jelasnya kepada para Peserta studi tiru.
Ia menjelaskan, desa adat Penglipuran, memiliki zona bebas emisi kendaraan bermotor. Sehingga, untuk menjelajahi destinasi dengan suasana pedesaan tradisional Bali itu, para pengunjung harus berjalan kaki.
Uniknya, pengelolaan desa yang telah ditetapkan sebagai desa terbersih di dunia pada tahun 2016 lalu itu. Ternyata tidak sedikitpun menggunakan dana desa sebagaimana desa-desa lainnya di indonesia pada hari ini.
” Sebagai desa adat, kami tidak menerima dana desa yang jumlahnya sekian milliaran rupiah itu, namun nyatanya, kami berhasil menyumbang PAD sebesar Rp16 Miliar pertahun bagi Kabupaten Bangli maupun Provinsi Bali,” jelasnya.
Ia menyebut, kunci utama keberhasilan penataan ekosistem pariwisata berbasis masyarakat di Desa Adat Penglipuran, terletak pada kesadaran serta semangat gotong royong yang digali dari nilai-nilai dasar adat dan tradisi masyarakat Bali itu sendiri.
Sebagai contoh, kata dia, upaya menjaga kebersihan destinasi, termasuk pelestarian bangunan adat yang menjadi daya tarik wisata utama di desa itu, bahkan nyaris dilakukan sepenuhnya oleh unsur masyarakat tanpa melibatkan intervensi pemerintah.
“Misalnya saja, kegiatan bersih desa, itu tidak lagi beban, melainkan sudah jadi kewajiban budaya dari dulu, begitu juga dengan aturan tidak boleh buang sampah atau, limbah keluarga di got. Disini aturan Itu bahkan sudah jadi undang-undang adat,” jelasnya.
Menanggapi pemaparan pemuka adat desa Penglipuran itu, Anggota DPRD Sumbar, Leli Arni menyebut, sejatinya Sumbar dan Bali memiliki kemiripan dalam segi kekayaan potensi wisata alam, adat dan budaya.
“Strategi penerapan pariwisata berbasis masyarakat, adat budaya dan tradisi di Bali ini, tentu juga tepat sekali jika kita terapkan. Apalagi Sumbar juga memiliki nilai-nilai dasar tradisi. Tinggal kita tiru dan terapkan,” ujarnya.
Leli Arni menilai, kekayaan adat, budaya, dan tradisi yang ada di Sumbar, sangat berpeluang untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti halnya yang telah berjalan dengan baik di Provinsi Bali.
“Jadi jika pelaku wisata di Bali ini memakai Blangkon, kita juga punya Saluak, kalau mereka menjadikan pura sebagai daya tarik, kita juga punya Rumah Gadang. Artinya hanya soal kemasan,” terangnya.
Melalui penyelenggaraan studi tiru ini, Politisi PDIP yang juga merupakan Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Dharmasraya ini berharap agar para pelaku Ekraf yang menjadi peserta, bisa menyerap nilai positif pariwisata Bali yang telah mereka saksikan secara langsung.
“Kita berharap para peserta nantinya akan menjadi agen-agen inovator pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Semoga dengan langkah ini, sektor Pariwisata Sumbar lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya. (fzi).
