HARIANHALUAN.ID- Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengajak semua pihak berperan mengatasi masalah stunting dan berbagai perilaku sosial menyimpang yang ada di tengah masyarakat.
Ajakan ini disampaikan Supardi saat membuka Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Lima Puluh Kota, dari Program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumbar Tahun 2023, yang dilaksanakan di Agamjua Art & Culture Cafe, Kota Payakumbuh Rabu (7/6). Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat dari Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
Supardi mengatakan, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting akan mengganggu tingkat kecerdasan anak.
“Latar belakang stunting ini secara garis besar adalah karena faktor ekonomi. Untuk itu, sangat perlu bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, ketika ada warga atau tetangga berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, mari bersama-sama untuk dibantu,” katanya.
Secara spesifik di Kecamatan Akabiluru, terdapat 50 anak yang terindikasi stunting. Sementara untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, daerah itu berada di urutan 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terkait permasalahan stunting.
Sebab itu, ia menegaskan kepedulian semua pihak terhadap masyarakat ekonomi lemah yang ada di lingkungan mereka sangatlah dibutuhkan.
“Permasalahan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya,” ucap Supardi.
Pada kesempatan itu Supardi juga menyinggung terkait dampak buruk Napza atau penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Termasuk aktivititas ngelem yang marak dilakukan kalangan remaja. Untuk lem ini, terang dia, bahayanya lebih besar dari narkoba, karena bisa merusak otak.
Kemudian ada juga persoalan perilaku menyimpang menyukai sesama jenis, yakninya LGBT. Dimana untuk Sumatera Barat angkanya termasuk tertinggi di Indonesia. Perilaku ini sangatlah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
Ia menuturkan, melalui penyuluhan sosial keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumbar terus disampaikan kepada masyarakat bagaimana mengantisipasi berbagai permasalahan tadi. Baik itu masalah stunting, dan juga berbagai penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, penggunaan lem, dan serta LGBT.
“Tiga jenis permasalahan tadi mulai dari stunting, narkoba, dan LGBT menghantui kita di Provinsi Sumatera Barat, termasuk di Lima Puluh Kota. Berbagai permasalahan itu tidak bisa hanya diantisipasi oleh wali nagari wali jorong, atau ketua Bamus saja, tapi butuh kepedulian dari kita secara bersama-sama. Semua perangkat di nagari harus bersinergi mengantisipasinya,” tukas Supardi.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumbar Zulfiar mengatakan, Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Limapuluh Kota ini terlaksana dari dukungan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yakninya melalui anggaran pokir Ketua DPRD Sumbar.
“Melalui dukungan Bapak Supardi selaku Ketua DPRD, untuk kabupaten lima puluh kota kita mengadakan penyuluhan sosial keliling ini sebanyak 26 kali. Khusus untuk kecamatan Akabiluru diikuti oleh 137 orang, dan kegiatan dipusatkan di dua tempat,” katanya.
Ia mengatakan, melalui penyuluhan sosial keliling, setelah kegiatan berlangsung peserta sebagai perpanjangan tangan dinas sosial diharapkan bisa memberi pencerahan kepada karib kerabat, atau masyarakat secara umum, untuk mengatasi atau menangani berbagai permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka. (*)
