PASBAR, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2023 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang good government dan clean government.
Rakor ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Risnawanto yang didampingi Sekretaris Daerah Hendra Putra bersama Inspektur Emnita Nadirua, Kepala OPD, Para Kabag serta Stakeholder terkait lainnya, Rabu (7/6). Dihadiri oleh KPK Wilayah Sumbar Yuli Kamalia beserta jajaran.
Wakil Bupati Risnawanto menjelaskan untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah melalui delapan area intervensi yang dilakukan KPK, maka Pemerintah Daerah Pasaman Barat akan melakukan komitmen bersama untuk selalu taat dan patuh terhadap azas-azas umum penyelenggaraan negara demi tercapainya pemerintahan yang good government dan clean government.
“Dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan hari ini. Maka dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan baik dari segi keuangan, aset dan lainnya demi pemberantasan tindak korupsi di Pasaman Barat,” ucap Risnawanto.
Sementara itu, Sekda Hendra Putra menambahkan bahwa sesuai dengan permintaan KPK yaitu terkait laporan kepada instansi berwenang melalui monitoring center for prevention (MCP), Pemda Pasbar juga memberikan laporan tersebut sebagai upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi di Pasbar.
Ia juga menegaskan akan adanya koordinasi yang lebih ditingkatkan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga peningkatan capaian MCP sesuai target minimal 85 persen di tahun 2023.
Hendra menambahkan, hal ini sesuai dengan area intervensi KPK yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. “Maka ke depan akan terimplementasikan dengan baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan koordinasi yang baik antar instansi terkait,”ucap Hendra Putra.(h/ows)
