“Saya menyarankan agar perusahaan agribisnis milik daerah menyerap produk-produk UMKM pertanian, kemudian perusahaan ini yang menjual ke pasar-pasar potensial seperti Jakarta, Medan, Riau, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Feri Arlius menilai, persoalan ketersediaan pasar serta jaminan stabilitas harga, merupakan hal krusial yang perlu segera disikapi pemerintah. Sebab menurutnya, sekalipun jika teknologi pengolahan produk pertanian atau hilirisasi telah berjalan, namun jika ekosistem pasar tidak diciptakan, semua strategi yang telah dilakukan pasti akan sia-sia belaka.
Lebih jauh, Feri Arlius juga menilai Program Unggulan (Progul) bidang pertanian Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy masih belum terlaksana secara optimal meski jumlah 10 persen APBD telah dianggarkan untuk sektor pertanian.
Hal itu pun, kata dia disebabkan karena gagalnya sejumlah program pengadaan benih atau bantuan lainnya yang telah dicanangkan pemerintah. Kondisi itu pun, kata dia, juga ditambah dengan masih samar-samarnya arah pengelolaan sektor pertanian Sumbar.
“Misalnya pengadaan benih bibit dan lain-lain. Meski dananya sudah dianggarkan, ternyata ketersediaan bibit yang akan dibagikan ke masyarakat ini tidak mencukupi. Sehingga akhirnya program unggulan tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia menyarankan, di penghujung periode kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, hendaknya Pemprov Sumbar tetap berfokus untuk menjalankan program yang bermuara kepada upaya peningkatan nilai tambah pendapatan petani.
