PADANG, HARIANHALUAN.ID — Meski Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD Provinsi Sumbar tahun 2022 tercatat berkurang dari tahun sebelumnya yaitu berada pada angka Rp289 miliar, namun kondisi itu tetap menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Dimana dari realisasi pendapatan, belanja dan Silpa yang sudah disampaikan Pemprov Sumbar, DPRD akan melakukan pendalaman apakah pengelolaan APBD sudah dilakukan secara maksimal.
Berkaca pada realisasi pada APBD tahun sebelumnya yang disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumbar Tahun 2021 mencapai Rp6,706 triliun lebih atau 100,08 persen dari target yang sebesar Rp6,652 triliun. Sedangkan belanja daerah terealisasi sekitar Rp6,469 triliun atau 93,78 persen dari yang disediakan yaitu sebesar Rp6,898 triliun lebih, sementara sisa belanja daerah sekitar Rp429 miliar lebih dan Silpa tercatat Rp484,681 miliar.
Hal ini terungkap saat rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Selasa (13/6).
Terkait penyampaian nota pengantar Ranperda PPA oleh pemerintah daerah kepada DPRD Sumbar, hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. “Sampai akhir tahun realisasi APBD tahun 2022, terdapat silpa sebesar Rp289.279.692.879,38,” ujar Audy dalam penyampaiannya.
Ia juga memaparkan, untuk pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp6,175 triliun lebih, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar RP6,130 triliun lebih atau 99,26 persen. Kemudian, untuk aspek belanja daerah, dari alokasi sebesar Rp6,63 triliun lebih dapat direalisasikan sebesar Rp6,30 triliun lebih atau 94,96 persen.
Audy menyebut, Ranperda PPA pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban Pemprov Sumbar atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD. Hal ini sejalan dengan pasal 320 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
