PASAMAN BARAT

Ketua Komisi II DPRD Pasbar : PAD Belum Maksimal Dipicu Belanja Operasional Rendah

0
×

Ketua Komisi II DPRD Pasbar : PAD Belum Maksimal Dipicu Belanja Operasional Rendah

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD Pasbar Syafridal

HARIANHALUAN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Pasaman Barat (Pasbar) menilai rendahnya anggaran belanja operasional pada dinas teknis menjadi pemicu utama masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Pasbar, Syafridal. Ia menjelaskan bahwa sistem yang tak terbiayai maksimal tentu akan menjadi kendala utama karena setiap institusi akan kekurangan tenaga operasional beserta peralatan dan infrastruktur pendukung. 

Menurutnya, kondisi seperti itu harus menjadi perhatian bersama baik oleh jajaran pemerintah eksekutif maupun legislatif, karena kaitannya adalah akan sulit menerapkan standar pelayanan maksimal secara menyeluruh bagi masyarakat luas. 

Akibatnya, bermunculan nada-nada sumbang yang biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum mengaku politisi dalam penyampaian mereka ke masyarakat. 

“Pada muaranya akan terbangun sebuah kluster berisi individu penebar kebencian tanpa mau memahami mengapa dan bagaimana itu terjadi,”katanya.

Baca Juga  Pasbar Tuan Rumah Pertemuan BKMT se- Sumbar 

Ia menyebutkan, idealnya struktur operasional perangkat daerah yang mengurusi bidang informasi dan sosialisasi program pembangunan harus berupaya menjelaskan tentang bagaimana sebuah program dirancang hingga dapat dilaksanakan. 

Salah satunya adalah dengan mengumpulkan seluruh informasi dan data untuk dikemas menjadi sebuah paket informasi akurat dan bisa menjelaskan objek yang menjadi target sosialisasi. 

“Dalam hal ini tentu tidak terlepas dari peranan media massa yang juga dituntut bekerja secara profesional dan berimbang dalam menyebarluaskan informasi di ranah publik,”ulasnya. 

Ia menyebutkan dalam standar hirarki pengelolaan keuangan negara, PAD merupakan salah satu indikator penting yang menjadi acuan pihak pemerintah pusat sebelum memutuskan penganggaran program yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Baca Juga  Sepanjang 2024, Sebanyak 1.391 Kegiatan di OPD Pasaman Barat tak Dibayarkan

Karena jumlah penerimaan pada sektor PAD yang meningkat mampu menjadi sebuah gambaran tentang baiknya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.

“Sehingga harus ada keseriusan sikap dari para pemangku kepentingan dalam menuangkan pemikiran dan gagasan terbaiknya,”harap politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pasaman Barat, Afrizal Azhar kepada wartawan mengungkapkan persentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat pada 2022 sebesar 89,20 persen atau setara dengan Rp116, 1 miliar lebih dari target Rp130, 2 miliar yang ditetapkan. 

“Jumlah tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi daerah perizinan tertentu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” sebutnya. (*)