PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.ID – Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja sama dengan Rumah Parcel Bukittinggi menyalurkan 2.584 butir telur kepada keluarga beresiko stunting di 19 Kabupaten/Kota se Sumbar.
Pemberian bantuan telur dilakukan secara simbolis dalam kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung keluarga berkualitas, Selasa (13/6) lalu.
Melalui kampung keluarga berkualitas diharapkan semua sektor di lini lapangan dapat bersinergi dalam pengentasan stunting.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan cara pengolahan makanan sehat bergizi oleh ahli gizi dan persagi kab/kota serta bagaimana cara efektif pembiasaan konsumsi pangan lokal oleh tim penggerak pkk. Pada kegiatan ini juga tim pendamping keluarga mendampingi keluarga sasaran dalam pemberian makanan sehat bergizi yang diolah langsung pada kegiatan tersebut, ungkap Dafid Arga, S.IP, M.H (ketua tim kampung keluarga berkualitas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat).
Upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menekan angka stunting di Sumatera Barat dalam rangka percepatan penurunan stunting di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar.
Saat ini persentase stunting di Sumbar berada pada 23,3 persen dan ditargetkan menjadi 14 persen pada 2024.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Fatmawati, ST, M.Eng kepada Haluan Sabtu (17/6) menyebutkan, perbaikan gizi sangat berperan dalam penanganan stunting.
“Satu butir telur saja yang diberikan secara rutin selama enam bulan kepada anak, akan memberikan pergerakan kenaikan tinggi badan anak. Protein hewani ini sangat membantu,” tuturnya.
Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus stunting. Diantaranya dengan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
“Beberapa program unggulan juga menjadi prioritas Bkkbn diantaranya Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), aplikasi Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) untuk skrining calon pengantin (catin) agar memahami pola pengasuhan dan gizi seimbang. Dan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk membantu pendanaan penanganan stunting selama enam bulan oleh stakeholder terkait,” ujarnya.
Ia juga meminta koordinasi semua lembaga/dinas terkait, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
Ia menambahkan dengan mempertimbangan waktu yang tersisa, dimana pencapaian target 14 persen pada tahun 2024, menuntut pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (pemda) mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran.
Adapun kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 hingga 59 bulan.
“Dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif. Intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi,” ucapnya. (h/yes)
