HARIANHALUAN.ID – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar meminta proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PPA) yang akan dilakukan komisi-komisi DPRD Sumbar dan OPD agar dijalankan dengan optimal. Hal ini supaya dapat diketahui apakah APBD telah dilaksanakan sebagai mana mestinya, atau masih ada yang butuh perbaikan.
Disebut Irsyad, selama ini fokus pembahasan baru untuk memastikan berapa realisasi pendapatan, belanja dan Silpa yang akan digunakan di perubahan APBD. Di lain sisi, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah, sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh, baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
“Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi input untuk penyusunan APBD tahun berikutnya,” tegas Irsyad Syafar membuka rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (19/6).
Ia mengatakan, dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, akan dapat diketahui apakah perencanaan program dan kegiatan telah disusun dengan baik yang sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah. Kemudian, apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, apakah telah dilakukan pengawasan sehingga tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.
Irsyad Syafar juga mengingatkan, dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 perlu dikaitkan dengan LKPj Kepala Daerah tahun 2022. Hal itu untuk melihat kesesuaian anggaran yang digunakan dengan capaian program yang berhasil diwujudkan.
Kemudian dikaitkan pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), untuk melihat apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (h/len)
