Dijelaskannya, yang menjadi prioritas PUPR adalah untuk penanganan di tiga lokasi yakni Panorama 1, Panorama 2 dan kondisi geologi dan reruntuhan material dari bukit (longsor). “Prioritasnya adalah Panorama 1 akan segera kita tangani inshaallah. Namun, salah satu alternatif lainnya adalah fly over seperti kelok 9. Tapi yang jadi prioriras pertama adalah panorama 1 dan saat ini lagi di desain dan di-review lagi desainnya inlite dan outlitenya kalau saya lihat tadi outlitenya perlu direvisi sedikit untuk di tikungan panorama itu. Jadi panorama itu perbaikan geometriknya saja,” ucap Basuki
Menteri PUPR mengatakan kunjungan tersebut pasca ia memonitor kondisi jalan Sitinjau Lauik di media, kemudian adanya usulan Gubernur Sumbar dan ia juga berkoordinasi dengan anggota Komisi V DPR Athari Gauthi Ardi yang pada dasarnya daerah tersebut merupakan Dapil Athari. “Kita monitor di media tentang kondisi jalan Sitinjau Lauik, saya kesini bersama dengan ibuk Athari dari komisi V DPR yang juga orang Solok Dapilnya disini dan pak gubernur, pak gubernur juga mengusulkan program-program infrastruktur yang diprioritaskan untuk segera ditangani salah satunya nya adalah Sitinjau Lauik ini,” kata Basuki saat diwawancarai sejumlah awak media pada saat kunjungan di Kawasan Sitinjau, bulan November 2022.
Bahkan Menteri membantah saat itu bahwa Flyover Sitinjau Lauik itu akan ditangani oleh PT Hutama Karya. “Belom tau, salah satu yang interes Hutama Karya tetapi belum diputuskan,” tegas Basuki saat itu.
Ditanya soal apakah tahun depan (tahun 2023-Red) dimulai, Menteri jawab insyallah karena masih banyak persiapan, salah satunya masalah hutan lindung, adminitrasi, perencanaan, studi dan lain-lain. Disamping itu Menteri PUPR menegaskan bahwa program Kementerian PUPR hak penganggaran dan pengawasan ada di Komisi V DPR RI yaitu salah satu anggotanya Athari Gauthi Ardi.
“Ini ada buk Athari Komisi V, apapun yang kami programkan hak penganggaran dan pengawasan ada di beliau ya, insyallah beliau juga akan mensuport ini,” ujarnya. (h/rvo)
