Tidak kalah pentingnya, sebut Feri Arlius, Pemprov Sumbar juga perlu terus mendorong upaya hilirisasi industri produk pertanian guna meningkatkan nilai jual produk pertanian di pasaran. “Intinya, program unggulan sektor pertanian harus mampu mewujudkan tiga hal ini. Jadi bukan hanya alokasi anggarannya saja yang besar, tapi penggunaan anggaran juga harus menyentuh kepada hal-hal strategis mendasar ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Febrina Tri Susila Putri, mengakui bahwa pola pikir petani masih menjadi penghambat terbesar bagi perubahan-perubahan esensial dalam sektor pertanian Sumbar.
Ia mengambil contoh penggunaan pestisida yang berlebihan oleh petani Sumbar. Penggunaan pestisida yang berlebihan ini membuat kualitas produksi pertanian Sumbar, khususnya tanaman pangan dan hortikultura tak begitu bagus. Hal ini membuat Sumbar belum mampu menyentuh pasar ekspor untuk tanaman hortikultura. Padahal Sumbar merupakan produsen hortikultura terbesar keempat di Indonesia.
“Kalau untuk level Sumatera, Sumbar masih yang terbesar. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih sangat bergantung dengan produksi Sumbar. Bahkan, apabila harga produksi Sumbar naik, dampaknya akan langsung terjadi lonjakan inflasi di provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Meski demikian, sampai sekarang kita belum mampu menyentuh pasar ekspor. Masalahnya kadar pestisida tanaman kita kelewat tinggi,” katanya.
Hal yang menjadi tantangan terbesar dalam hal ini, menurut febrina adalah bagaimana mengubah pola pikir petani yang selama ini menggunakan pestisida secara berlebihan. Bagaimanapun, petani tidak akan mau serta-merta mengurangi penggunaan pestisida.
“Kalau diminta jangan gunakan banyak-banyak gunakan pestisida, ya mereka juga belum tentu mendengarkan. Karena selama bertahun-tahun sudah terbiasa melakukannya. Solusinya, kami mengenalkan penggunaan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan, sebagai substitusi pestisida kimia yang digunakan selama ini,” katanya.
