“Harusnyakan anggota DPR RI yang dari Sumbar juga memperjuangkan ini di pusat sana. Ini kan tidak. Kalau seperti ini, buat apa 10 persen, mending kembali ke anggaran lama saja. Yang menjadi nilai utamanya itu kan bukan jumlah anggarannya, tapi komitmennya,” ucapnya.
DPRD Sumbar Mengaku Sudah Nyinyir
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano menyampaikan, pandangan praktisi pertanian, Ir. Djoni yang menyebut, kebijakan 10 persen APBD Sumbar untuk sektor pertanian mesti didukung semua pihak adalah suatu hal yang benar, dan memang mesti dijalankan.
Dikatakan Arkadius, dari sisi DPRD Sumbar, Komisi II sebagai yang membidangi sektor pertanian bisa dikatakan sudah optimal mengawal Progul gubernur pada sektor ini. Selain menyetujui penganggaran, dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, DPRD melalui Komisi II terus nyinyir mengingatkan pemerintah daerah agar bersinergi dan meningkatkan komunikasi dengan semua pihak terkait di pusat dan daerah. Namun pihaknya melihat pemerintah daerah sebagai eksekutor masih lemah menjalankan hal tersebut.
Politisi Demokrat itu menuturkan, bicara pertanian, lahannya adanya di kabupaten/kota, petaninya juga ada di kabupaten/kota, peningkatan sektor pertanian untuk provinsi juga ditentukan dari kinerja kabupaten/kota, sehingga harus ada sinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di daerah.
Meski keterkaitannya sangat erat, Ia melihat sinergi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk sektor pertanian ini belum berjalan optimal. Hal itu bisa dilihat masih cukup banyaknya persoalan di sektor pertanian yang dihadapi petani di daerah, diantaranya terkait pupuk, kebutuhan bibit, infrastruktur pertanian dan yang lainnya.
Begitupun bicara tentang komunikasi dengan 14 anggota DPR RI, 4 anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dan orang Sumatera Barat yang berasal dari daerah pemilihan provinsi lain, Arkadius melihat hal tersebut belum mampu dioptimalkan gubernur sebagai kepala daerah.
