Menurut dia, gubernur mestinya bisa merangkul anggota DPR RI, DPD RI dan orang-orang Sumatera Barat yang ada di pusat memperjuangkan dana APBN guna mendukung pengembangan sektor pertanian Sumbar.
“Jadi, leading sektornya ada di Pemprov bagaimana mengkomunikasikan itu semua, mau tidak mendengar apa yang disampaikan DPRD. Kalau kita sudah lebih dari nyinyir dalam mengingatkan,” ucap Arkadius saat diwawancarai Haluan, Rabu (5/7).
Ia mencontohkan, saat iven Penas Tani beberapa waktu lalu, DPRD berkali-kali menyampaikan agar persiapan dan pelaksanaan iven tersebut optimal. Pemprov juga diwanti-wanti agar mempersiapkan dengan baik, apa saja ikon pertanian Sumatera Barat yang ingin ditampilkan di hadapan ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Hanya saja, pada kenyataanya peserta yang menghadiri kegiatan ini tidak mencapai dari target, pembukaannya juga tidak dihadiri Presiden.
“Terkait apa yang disampaikan Pak Joni, itu ada benarnya dan sangat perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kita berharap Pemprov bisa melihat dimana permasalahannya, bangunlah komunikasi strategis dengan DPRD untuk penganggaran di APBD, jalankan koordinasi dengan bupati/wali kota, dan rangkullah anggota DPR RI, serta DPD RI kita yang ada di pusat untuk mendapatkan dukungan dana APBN,” tukasnya.
Lebih lanjut Ia menegaskan, sebagai bentuk keseriusan DPRD, jika aturan untuk sektor pertanian ini yang tidak ada, DPRD siap melahirkannya, jika terkendala dengan dana DPRD juga siap menganggarkan, termasuk melakukan pengawasan atas program-program yang dijalankan, namun untuk eksekusi kewenangannya ada di pemerintah daerah.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo. Pihaknya melihat, upaya gubernur dalam mendapatkan anggaran pusat melalui berkomunikasi dengan anggota DPR RI yang berasal dari Sumbar belumlah berjalan.
