HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terus melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak yang dijadwalkan akan terselenggara 14 Februari 2024 mendatang.
Peran KPU sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu untuk menetapkan keberhasilan demokrasi di Indonesia.
Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Padang ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Pertama, dari segi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, kemudian partisipasi masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pilkada.
Dikatakannya, secara umum partisipasi masyarakat bagus, karena pada Pemilu 2019 di Kota Padang tingkatannya berada pada angka 79 persen, secara kuantitas melebihi angka target dalam rencana nasional pada saat itu sebesar 77,5 persen.
Sementara untuk pilkada di Pilgub 2020 sebesar 52 persen. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi warga Padang untuk mengikuti pemilu lebih tinggi dari pada partisipasi untuk mengikuti pilkada.
“Nah, ini tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu dan parpol sebagai peserta pemilu serta calon kepala daerah sebagai peserta pilkada untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada,” ujarnya kepada Haluan baru-baru ini.
Kemudian, sambungnya, dari segi partisipasi Kota Padang masih perlu ditingkatan lagi, partisipasi masyarakatnya di penyelenggaraan tahapan pilkada. Masyarakat yang datang ke TPS di pilkada agak lebih sedikit dari pada masyarakat yang mau datang ke TPS pada saat penyelenggaraan pemilu.
Sebabnya mungkin perlu diriset lebih lanjut, namun kesimpulan KPU sementara berkaitan dengan pola keserentakan pemilu. Jika pemilu partisipasi tinggi, karena tidak hanya memilih calon pasangan presiden dan wakilnya, tapi juga memilih calon anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kota Padang.
Tidak hanya itu, kata Riki, pandangan terhadap demokrasi di Kota Padang dalam aspek lainnya bisa dilihat dari segi jumlah kelompok pemilih berdasarkan usia. Pemilu 2024 akan tantangan baru tidak hanya untuk penyelenggara saja tapi tantangan untuk peserta pemilu dalam hal ini parpol dan tim kampanye calon pasangan presiden, dan tim kampanye anggota DPD, dan lainnya.
“Tantangan bertambahnya jumlah pemilih muda. Jika kita buatkan klaster berdasarkan usia pemilih muda yaitu pemilih yang usianya di bawah 40 tahun, jumlahnya meningkat dibanding 2019 lalu yang hanya 49 persen. Sedangkan hari ini pemilih muda mendekati angka 60 persen, dan sebagian adalah pemilih pemula yang usianya rentang usia 17-21 tahun,” ujarnya lagi.
Menurutnya, dua aspek penting inilah yang masuk dalam indikator penilaian demokrasi di Kota Padang. Kemudian aspek kelembagaan masyarakat Kota Padang yang tidak hanya ibu kota provinsi tapi juga bisa dikatakan wilayahnya cukup luas. Dari data, Kota Padang adalah salah satu kota dari 10 kota terluas di Indonesia, namun jumlah penduduk padang tidak sebanyak kota lainnya, karena penduduknya lebih dari 1 – 1,5 juta jiwa, sementara padang 900 ribuan jiwa di data terakhir berdasarkan data kependudukan Desember 2022 lalu.
“Artinya wilayah luas dengan penduduk kecil Padang akan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk tahun yang akan datang, wilayah Padang akan berkembang, kemajemukan masyarakat berkembang, kira-kira kelompok dan lembaga masyarakat selama ini dapat menjaga stabilitas dan keamanan Kota Padang yang membantu selama ini tidak ada gesekan-gesekan politik yang berakibat kan fatal. Diharapkan bisa terjaga nanti walaupun Kota Padang tumbuh menjadi kota besar,” katanya.
Riki memandang warga padang sangat dewasa berdemokrasi. Sebab, masyarakat mungkin tajam berkompetisi di satu kontestasi pemilu, tapi setelah pemilu selesai tidak lagi terjebak atau berlama-lama dalam perbedaan. Siapapun yang terpilih warga padang tidak mempermasalahkan lagi karena sosial yang dimiliki bisa menumbuhkan kembangkan budaya demokrasi.
“Masyarakat kita tidak hanya terdidik tapi juga siap menerima perbedaan, dan tidak mau mengorbankan modal sosial yang sudah terbentuk sekian lama hanya untuk perbedaan politik sesaat,” ucapnya.
Lebih jauh Riki Eka Putra mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu pihaknya menginginkan seluruh masyarakat yang sudah memiliki syarat sebagai pemilih untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024. Setiap pemilih akan mendapatkan lima surat suara yaitu surat suara pemilih presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Padang.
Kemudian, sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga meminta seluruh warga yang sudah memenuhi syarat ini sebelum datang ke TPS sudah memiliki pilihan politik yang jelas.
“Kita juga meminta masyarakat mempelajari calon-calon yang namanya ada di dalam surat suara. Jadi proses mempelajari hal ini sudah dimulai dari sekarang, nanti bulan Agustus KPU Padang akan mengumumkan daftar calon sementara untuk pemilu mendatang,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan membantu terselenggaranya tahapan pemilu sampai tuntas, hingga calon terpilih ini ditetapkan mengisi jabatan. Kemudian, mengajak masyarakat untuk bahu-membahu menjaga ketertiban dan keamanan untuk membantu tahapan ini agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan di Kota Padang. (h/fdi)
