PADANG, HARIANHALUAN.ID — Lokasi sebagian besar daerah nagari yang berada di kawasan hutan menyimpan potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata. Terlihat dari perputaran uang pada libur lebaran lalu di ekowisata perhutanan sosial mencapai ratusan miliar rupiah.
Dinas Kehutanan Provinsi mencatat, dari total 1.159 nagari yang ada di seluruh Sumatera Barat, sebanyak 950 nagari atau 81.97 persen diantaranya, berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik tahun 2020 bahkan menunjukkan 54,3 persen atau 2,286,883 hektar dari total luas wilayah administratif Provinsi Sumatra Barat, merupakan kawasan hutan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat, Yozarwardi mengatakan, dalam upaya menjamin kelestarian hutan yang notabene sangat berarti bagi keberlangsungan hidup masyarakat Sumbar yang bermukim di kawasan hutan ini, pemerintah terus berupaya mendorong sistem pengelolaan hutan lestari melalui perhutanan sosial.
“Pemprov Sumbar bahkan telah mengalokasikan 500 ribu hektare luas lahan perhutanan sosial yang hasilnya dapat diakses, dikelola serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan,” ujarnya kepada Haluan Jumat (7/7).
Ia menjelaskan, target luasan 500 ribu hektare perhutanan sosial Sumbar itu, bahkan sebanding dengan satu pertiga dari total luasan lahan hutan yang dikelola Pemprov Sumbar. Dibandingkan realisasi provinsi mana pun di Indonesia, sampai saat ini perhutanan sosial Sumbar masih menjadi yang terluas.
Dijadikannya perhutanan sosial sebagai salah satu program prioritas pemprov Sumbar melalui Dinas Kehutanan saat ini, kata Yozarwardi, tidak terlepas dari keyakinan bahwa perhutanan sosial merupakan solusi alternatif dalam upaya menjaga kelestarian hutan sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Melalui skema Perhutanan Sosial, masyarakat yang ada di dalam maupun sekitar kawasan hutan menerima manfaat pelestarian hutan secara legal. Baik dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengelolaan potensi wisata kawasan serta lain sebagainya,” jelas Kadishut.
Menurutnya, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat Sumbar terhadap kelestarian hutan ini, Pemprov Sumbar sejak beberapa tahun belakangan sangat serius dalam upaya mendorong realisasi Perhutanan Sosial. Bahkan menurutnya, isu perhutanan sosial telah dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar tahun 2021 hingga tahun 2025 mendatang.
Hal ini juga didukung dengan alokasi anggaran untuk perhutanan sosial mencapai 29 persen dari total anggaran sektor kehutanan.“Perhutanan sosial juga mendukung realisasi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Yaitu terwujudnya Sumatra Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan,” ucapnya.
Potensi Wisata Perhutanan Sosial Sumbar
Yozarwardi menjelaskan, potensi ekonomi dan pariwisata yang tersimpan di balik luasnya lahan perhutanan sosial Sumbar cukup menjanjikan. Sebab menurutnya, setidaknya ada 31 objek ekowisata yang telah berhasil dipetakan pihaknya.
“Seluruh potensi ekowisata itu berada dalam wilayah kelolaan 10 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan Lindung atau KPHL yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya.
Ia menyebutkan, 31 objek ekowisata perhutanan sosial itu, dikelola dan dijalankan oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) serta Hutan Kemasyarakatan (HKm) setempat.
“Beberapa potensi wisata perhutanan sosial bahkan telah menjadi objek wisata yang berhasil mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat petani yang bermukim di sekitarnya.Data terakhir, pada musim lebaran lalu saja, perputaran uang yang dihasilkan bahkan hampir menyentuh angka mencapai angka 979 juta. Atau hampir Rp1 miliar,” jelasnya.
Selain berdampak terhadap sektor pariwisata, sebut Yozarwardi, berbagai program pemberdayaan perhutanan Sosial Sumbar, hingga saat ini telah memberdayakan sebanyak 175.892 Kepala Keluarga yang bermukim di dalam atau di sekitar kawasan hutan.
“Jumlah ini setara dengan 15 persen dari total jumlah penduduk Sumatra Barat. Perhitungan ini baru diasumsikan jika satu keluarga memiliki 4 orang anggota keluarga. Artinya skema perhutanan sosial memang benar-benar bisa dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat ,” ucapnya.
Guna mendukung pengembangan sektor pariwisata lewat program perhutanan sosial, sebut Yozawardi, pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan serta program pemberdayaan masyarakat.
Dikatakannya, Dishut Sumbar telah ikut meningkatkan sarana prasarana di beberapa objek ekowisata seperti pengadaan Glamping di kawasan Kopi Solok Rajo, Taram, serta 31 destinasi ekowisata lainnya.
Melalui sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah guna mendorong perhutanan sosial, pendapatan masyarakat petani yang bermukim di dalam atau di sekitar kawasan hutan diproyeksikan meningkat sebesar 5 persen per tahunnya.
“Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan dinas pariwisata Sumbar maupun stakeholder lainnya. Sebab bagaimanapun, upaya pengembangan perhutanan Sosial tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada semangat kebersamaan dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” ujarnya. (h/fzi)
